loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Membangun 'trust' di Pasar Modal Indonesia (PMI)

Online: Selasa, 10 Maret 2009 | 20:18 wib ET

Semenjak kuartal ketiga tahun lalu, kondisi transasksi di PMI terus mengalami kemerosotan seiiring datangnya 'krisis kiriman' yang melanda semua negara di dunia. Seluruh perusahaan yang tercatat (emiten) di PMI mengalami kelongsoran nilai kapitalisasi pasar hingga rata-rata 60%, Bahkan saham grup Bakrie rata-rata turun mencapai 95%. Tetapi, beberapa perusahaan, seperti Unilever (UNVR) misalnya, tidak terlalu terpengaruh.

Kondisi yang ada saat ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi pada 2006 dan 2007, dimana PMI berada pada stadium bullish. Hiruk-pikuk transaksi surat berharga telah berhasil memancing sentimen positif investor baru, selain karena pertumbuhan usaha emiten yang fenomenal, juga karena ragamnya produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Ibaratnya pada situasi tersebut 'sampah' juga sangat berharga dan pemulungpun ikut kaya raya.

Kini situasi seperti itu kembali menjadi mimpi sebagaimana mimpi yang telah dialami 12 tahun lalu ketika negeri ini mengalami krisis multidimensi. Bullish trap, telah menyedot kantong para investor ritel yang notabene kaum kelas menengah untuk membeli saham bahkan juga termasuk berhutang (margin trading) pada perusahaan sekuritas karena motif capital gain yang sangat menjanjikan. Jika dihitung total akumulasi kerugian seluruh investor PMI mencapai kurang lebih Rp1.000 triliun, ekuivalen dengan jumlah APBN Negara dalam 1 tahun.

Peranan kaum kelas menengah dalam pembangunan ekonomi telah diyakini sebagai sesuatu hal yang bersifat imperative, karena kaum kelas menengah menjadi konsumen dari berbagai produk dan jasa di suatu negara. Oleh karenanya membangun 'trust' di PMI menjadi sangat strategis dan urgent.

Berbagai langkah yang harus ditempuh dalam membangun trust di PMI adalah serangkaian kebijakan yang mampu menurunkan derajat asymmetric information, sebab permasalahan ketidakseimbangan informasi di PMI menimbulkan berbagai macam agency conflict (akal-bulus) hingga moral hazard.

Untuk itu maka pendekatan efektif dalam pengembangan pasar modal Indonesia agar menjadi pasar yang memiliki integritas tinggi, adalah dengan cara membangun lingkungan hukum (legal environment) yang kuat yang mampu meningkatkan proteksi kepada investor, khususnya investor minoritas domestik.

Karena dalam kondisi pasar yang sedang bullish sekalipun, merekalah yang akan membayar ongkos termahal akibat negatif agency conflict. Tanpa peningkatan proteksi kepada investor tersebut maka akan sulit membangun pasar modal yang menjadi tuan di negeri sendiri.

Pasar modal yang kuat adalah pasar modal yang basis investor domestiknya cukup kuat, tesis seperti inilah yang perlu dikembangkan jika pasar modal Indonesia hendak dijadikan sarana sebagai sumber pemupukan modal bagi kemajuan dunia usaha dan perekonomian Indonesia.

Bentuk proteksi, pada level kebijakan, dapat berupa serangkaian peraturan perundangan yang menstandarisasikan tingkat minimal dividend pay out ratio sebagai substitusi atas masih cukup kuatnya agency problem yang terjadi, meskipun terkadang agency conflict tersebut terkadang tidak tampak nyata ketika pasar modal sedang berada pada periode bullish market. Sehingga strategi yang bersifat imperatif seperti ini akan memberikan reputational effect bagi para emiten dan mendorong potensial investor domestik untuk ikut berinvestasi di pasar modal Indonesia secara lebih aman.

Bentuk proteksi yang bersifat kebijakan lainnya, adalah membedakan kategori blockholder bagi potensial investor domestik dan asing, misalnya jika untuk investor domestik proporsi blockholder sama dengan atau lebih dari 5%, maka katagori untuk investor asing proporsinya diusulkan lebih rendah.

Pada level praktek, diperlukan law enforcement yang efektif yang mampu menditeksi perilaku blockholder, karena umumnya blockholder (kecuali kepemilikan pemerintah) juga berada sebagai insider baik langsung maupun tidak langsung atau 'di balik layar'.

Indikasi adanya blockholder insider yang ikut bermain secara diam-diam dapat dicermati dengan kenaikan harga saham yang tajam dan eksesif dalam tempo yang singkat. Dalam hal ini, pengawasan tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan mekanisme auto-reject yang sudah built-in dalam sistem perdagangan saham. Diperlukan metode dan proses pengawasan yang lebih deepen karena perkembangan corporate finance juga semakin shopisticated dan deepen pula di masa-masa mendatang.

Pengaturan juga perlu dilakukan untuk transaksi yang berkaitan dengan praktek corporate finance, yang melibatkan transaksi repo saham. Selain harus ada pengumuman untuk tujuan transparansi, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai fasilitator juga perlu menyediakan fasilitas transaksi khusus perdagangan sekunder transaksi repo saham seperti halnya dengan fasilitas untuk transaksi warrant dan right.

Dengan demikian perilaku transaksi yang menyangkut inovasi keuangan seperti ini dapat diawasi secara lebih efektif dan diketahui secara transparan oleh investor minoritas. Sehingga transaksi repo saham yang memang tidak bisa dilarang, tetapi dapat dikendalikan agar tidak menjadi macan sirkus yang lepas dari kandangnya.

Masih pada tataran praktek, diperlukan pula mekanisme standar yang menjamin terciptanya resume independence, yaitu pihak yang tidak terlibat hubungan keluarga, kolegial, maupun keuangan secara langsung, dan bukan employment dari perusahaan, tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik, sehingga diperoleh pihak yang benar-benar independen di dalam proses pengangkatan direksi, komisaris, dan anggota komite independen lainnya.

Pendekatan yang ditempuh dapat berupa fit and proper test, bebas dari kepengurusan partai politik tertentu, standarisasi sistem renumerasi, hingga kedudukan pihak independen tersebut dalam situasi dispute resolution pada proses pengambilan keputusan strategis.

Dengan pendekatan seperti tersebut, maka corporate governance diharapkan sebagai sarana meningkatkan reputasi perusahaan dan juga meningkatkan kepercayaan investor minoritas. Dan dengan demikian corporate governance, tidak dipandang sebagai sebagai sesuatu yang bersifat normatif, sekedar baju seragam formalitas belaka.

Untuk memulai peningkatan kualitas corporate governance terhadap para emiten di Indonesia, tidaklah terlalu rumit, sebab perusahaan di Indonesia memiliki kekayaan akan nilai spiritualitas yang sumbernya dari kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan.

Namun hal ini perlu didukung upaya law enforcement yang memadai sebagai bentuk check and balance sehingga mengarahkan pengkondisian legal environment yang kondusif untuk kemajuan Pasar Modal Indonesia, menuju pasar modal yang berkarakter minimal ke arah civilized market dengan ciri utama high integrity.

Dengan serangkaian tugas-tugas berat di atas, maka sangatlah visible jika Bapepam dijadikan sebagai lembaga independen setingkat dengan Bank Sentral, dan oleh karena itu pula maka UUPM No. 8/1995 sudah mendesak untuk diamandemen.

Semoga...

*(Direktur Utama PT Jatim Investment Management /JIM)

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
10/1/2014
12.174
IHSG
10/1/2014
5.145,59
8,01 (0,16%)