loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Kepentingan Nasional dan Birokrasi Publik

Online: Jum'at, 14 Mei 2010 | 09:57 wib ET

KEPENTINGAN nasional (national interest) suatu bangsa terus mewarnai dinamika peradaban umat manusia hingga abad 21 kini. Bahkan, kepentingan nasional abad 21 niscaya harus tertuang ke dalam berbagai strategi besar yang determinatif bagi sebuah bangsa. Ini jelas mengoreksi konsepsi “dunia tanpa tapal batas” (the borderless world) sebagaimana pernah mencuat sebagai isu sentral yang banyak dibicarakan ahli-ahli stategi sejak permulaan dekade 1990-an. Justru, abad 21 ditandai oleh pengukuhan secara lebih gamblang kepentingan nasional. Itulah mengapa, ada aksentuasi menarik untuk digarisbawahi, yaitu imposibilitas atau kemustahilan berbicara tentang punahnya kepentingan nasional suatu bangsa.

Mempertimbangkan kembali situasi dalam beberapa dekade menjelang abad 21, ada catatan menarik berkenaan dengan kepentingan nasional. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, keunggulan dalam bidang perekonomian dipersepsi secara lugas sebagai faktor determinatif kepentingan nasional. Keunggulan perekonomian Jepang dipersepsi sebagai suatu model kepentingan nasional yang relevan dengan perkembangan zaman. Kaum intelektual Amerika Serikat (AS) lantas menengarai keunggulan ekonomi Jepang itu sebagai ancaman besar terhadap kepentingan nasional AS. Bahkan, ketika Ezra F. Vogel menerbitkan bukunya yang terkenal, Japan as Number One: Lessons for America (1981), muncul respons bernada emosional di kalangan intelektual AS. Jepang ditengarai sebagai ancaman, baik terhadap kepemimpinan politik AS maupun terhadap organisasi kapitalisme AS.

Periode selanjutnya setelah itu ditandai oleh status qou perekonomian Jepang. Konsepsi dasar kepentingan nasional lantas mengalami pergeseran. Terutama setelah munculnya aksi terorisme di AS pada 11 September 2001, gerakan-gerakan teror berjaringan global dipersepsi sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional pada banyak negara di dunia. Terorisme telah memporak porandakan hakikat unipolaritas yang menjadi haluan politik luar negeri AS. Diplomasi kultural yang mati suri setelah berakhirnya Perang Dingin, bangkit kembali demi menghadang laju terorisme itu. Tak berlebihan jika kemudian dikatakan, kepentingan nasional banyak negara pada akhirnya ditandai oleh munculnya pola responsi terhadap gerak laju terorisme.

Apa yang kemudian relevan dicatat adalah ini. Persoalan yang bakal mengemuka ke depan tidak lagi terkait dengan perdebatan tentang punah tidaknya kepentingan nasional. Sekalipun berpijak pada argumentasi the borderless world, mustahil membayangkan punahnya kepentingan nasional suatu bangsa. Ke depan, para pengelola negara justru dituntut mampu menerjamahkan secara cerdas kepentingan nasional agar menjadi aksi nasional. Baik kebijakan politik maupun ekonomi, berada dalam spektrum pergeseran dari national interest menuju national action. Tatkala format dan konsepsi kepentingan nasional sudah tuntas dirumuskan, maka giliran selanjutnya bagaimana substansi kepentingan nasional diimplementasikan oleh rezim-rezim kekuasaan.

Pada titik ini, rezim-rezim kekuasaan dituntut mampu dan berani melakukan reformasi secara menyeluruh birokrasi publik. Jika birokrasi publik gagap saat harus menerjamahkan kepentingan nasional menjadi aksi nasional, maka tak ada langkah tepat bagi rezim-rezim kekuasaan untuk melakukan reformasi secara total birokrasi publik. Kepemimpinan nasional yang lembek pada rezim-rezim kekuasaan sesungguhnya terpatri pada ketidakmampuan menggebrakkan reformasi total terhadap birokrasi publik. Kepemimpinan nasional tampak mencolok kian lembek tatkala birokrasi publik gagal menerjamahkan kepentingan nasional menjadi aksi nasional.

Dalam contoh soal birokrasi publik Indonesia, reformasi total merupakan keniscayaan tak terelakkan. Sebagaimana diketahui, inovasi tidak tumbuh dan berkembang sebagai kultur dalam birokrasi publik di Indonesia. Dari rezim ke rezim, hampir tidak ada perubahan signifikan birokrasi publik agar berwatak inovatif. Kultur yang berkembang dalam birokrasi publik justru masih feodalistik (lihat Kuntowijoyo, Demokrasi dan Budaya Birokrasi Array). Realitas buruk ini merupakan kendala bagi jajaran birokrasi publik mengembangkan model-model komunikasi lintas-kultur—sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa kejelasan strategi mengatasi persoalan rumit ini, dapat dipastikan Indonesia bakal terseok-seok menerjamahkan kepentingan nasional menjadi aksi nasional. Birokrasi publik terus-menerus menjadi part of problem, bukan part of solution.

Kini, urgensi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap birokrasi publik di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki kemampuan menciptakan keseimbangan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kesetaraan. Ketika pada pekan pertama mei 2010 Indonesia berhasil memimpin ASEAN bertindak taktis saat berhadapan dengan AS dalam konteks pendalaman kerja sama ekonomi, satu poin kepentingan nasional sesungguhnya terumuskan (Kompas. 8 Mei 2010). Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN menolak pengaitan perdagangan dengan kelestarian lingkungan. Penolakan ini dilandaskan kesadaran, AS melecehkan berbagai perjanjian internasional penuntasan masalah pemanasan global. Indonesia dalam konteks ini telah berhasil memandu ASEAN untuk kritis menyibak kepentingan nasional AS.

Kedua, dunia kini berada dalam konstelasi post-Amerika. Fareed Zakaria dalam bukunya yang bertajuk The Post-American World (2008) menjelaskan konstelasi post-Amerika itu sebagai kebangkitan seluruh negara di berbagai penjuru dunia untuk mengaktualisasi secara kreatif potensi-potensi nasionalnya. Berkenaan dengan hal ini, Fareed Zakaria menggunakan istilah the rise of the rest. Realitas ini mencetuskan implikasi terhadap perumusan kepentingan nasional negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk tidak lagi menjadikan AS sebagai acuan dalam merekonstruksi kepentingan nasional. Indonesia juga tidak boleh menjadi Pak Turut bagi kepentingan negara-negara lain. Dengan demikian, mutlak bagi Indonesia merumuskan karakter dirinya sebagai sebuah bangsa, dan dari karakter itulah kemudian dikonstruksi kepentingan nasional.

Hanya saja, lagi-lagi, Indonesia masih terus diperhadapkan dengan inersia birokrasi publik. Belum ada kejelasan konsepsi hingga hari ini bagaimana sesungguhnya hubungan antara birokrasi publik dan kepentingan nasional. Justru, kebobrokan birokrasi publik terus bergulir dan menjadi hambatan serius untuk dengan segara menerjamahkan kepentingan nasional menjadi aksi nasional. Bergesernya pendulum kekuasaan dari otoritarian ke demokrasi pun tak serta-merta mengubah watak birokrasi publik. Birokrasi publik tetap feodalistik sekali pun rezim kekuasaan otoriter Orde Baru telah terkubur ke dalam perut bumi sejarah. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kenyataan ini ialah tak adanya kompetensi pada tingkat kelembagaan merumuskan dan mengarahkan seluruh potensi nasional menjadi dasar terbentuknya format kepentingan nasional.

Situasi global kini memang memungkinkan Indonesia berdaulat melalui perumusan secara tepat kepentingan nasional. Sementara, kepentingan nasional Indonesia terkait erat dengan keberadaan sumber daya alam sebagai basis bagi terwujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kebermakaan rezim kekuasaan berada dalam spektrum persoalan ini. Namun tanpa terlebih dahulu melakukan transformasi kultural terhadap birokrasi publik, Indonesia jelas diperhadapkan dengan kelumpuhan menerjamahkan kepentingan nasional menjadi aksi nasional.

Birokrasi publik telah sedemikian rupa melahirkan kultur birokratik. Kultur ini buruk lantaran membebani rakyat dengan sogok, suap dan upeti. Birokrasi publik semacam ini gagal mengembangkan kultur partisipasi. Namun, digdaya menyudutkan rakyat sebagai hamba sahaya. Fenomena sok kuasa jajaran birokrasi publik setelah berlakunya desentarlisasi politik otonomi daerah, hanyalah penegasan lebih lanjut kultur birokratik. Pada titik ini mustahil berharap adanya penerjamahan secara cerdas terhadap kepentingan nasional abad 21.

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
9/20/2014
11.989
IHSG
9/19/2014
5.227,58
19,44 (0,37%)