loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Refleksi 65 Tahun Perekonomian Indonesia

Online: Sabtu, 14 Agustus 2010 | 11:57 wib ET

DARI REFLEKSI atas 65 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ternyata simpulan yang bisa ditarik adalah Indonesia belum lepas dari penjajahan, ternyata kita masih belum merdeka dalam bidang ekonomi, sehingga perlu mengembalikan khittah kemerdekaan ekonomi kita. Mari kita telusuri kembali perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia sejak Orde Lama hingga saat ini.

EKONOMI ORDE LAMA

Pembangunan ekonomi secara sungguh-sungguh dimulai di tahun 1967, ketika pemerintah Soeharto yang terkenal dengan nama era Orde Baru mulai memegang kekuasaan dan memimpin bangsa kita.

Sebelum itu, para ekonom Indonesia, terutama kelompok Berkeley Mafia menggambarkan ekonomi Indonesia tidak hanya tidak ditangani, tetapi dirusak oleh Bung Karno dan kawan-kawannya yang tidak becus mengurus ekonomi, dan yang hanya bisa berdemagogi mengerahkan massa rakyat yang dibiarkan tetap miskin. Bung Hatta, sang ekonom dari Dwitunggal Soekarno-Hatta ditolak oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk memperoleh gelar Doctor Honoris Causa, karena pengetahuannya dianggap sudah sangat kuno dan ketinggalan zaman.

Buat saya, bangsa Indonesia yang eksistensinya sebagai bangsa demikian kokohnya dalam waktu 25 tahun setelah merdeka adalah prestasi luar biasa yang sangat gilang gemilang buat Bung Karno dan kawan-kawannya. Generasi pendiri bangsa itu telah berhasil membangun bangsa dari kebijakan divide et empera selama 350 tahun menjadi satu bangsa dengan satu bahasa.

Sedangkan di Canada dan Belgia sampai belum terlampau lama yang lalu masih berkelahi tentang bahasa dengan nuansa disintegrasi bangsanya. Indonesia mengenal toleransi beragama yang nyata, sedangkan di Irlandia sampai waktu yang belum terlampau lama yang lalu masih saling membunuh tentang perbedaan agama.

Buat Bung Karno dan teman-temannya, 25 tahun terlampau singkat untuk membangun bangsa dan sekaligus membangun ekonomi yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu kekayaan bangsa Indonesia yang bagian terbesarnya harus jatuh ke tangan bangsa Indonesia sendiri yang dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil.

Kalau saja Bung Karno beserta kawan-kawannya bersedia menyerahkan pembangunan ekonomi kepada korporasi Barat seperti yang terjadi sejak tahun 1967, hebatlah perekonomian kita dilihat secara naif dari kulitnya saja.

Tetapi baiklah, pembicaraan kita hari ini tentang ekonomi. Mari kita tengok bagaimana perekonomian Orde Baru ?

EKONOMI ORDE BARU

Tampilnya Pak Harto sebagai pemimpin bangsa kita ditandai dengan bandul yang secara sangat ekstrem melayang dengan slogan “Politics No, Economy Yes.” Dan pak Harto sebagai seorang pragmatis yang tegas dan lugas memberi mandat blanko kepada ABRI untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dan keamanan.

Dalam stabilitas ini ekonomi harus dibangun, yang juga dengan mandat blanko diserahkan kepada sekelompok ekonom Universitas Indonesia yang dikenal dengan sebutan “The Berkeley Mafia.”

Seperti yang telah saya kemukakan tadi, ekonomi kita masih bercirikan dualistik dengan sekelompok kecil manusia Indonesia memperoleh bagian terbesar dari kekayaan bangsa. Kondisi yang demikian dimungkinkan dengan paham liberalisme atau ikut campur tangan pemerintah yang seminimal mungkin.

Tidak kalah pentingnya adalah pengaruh kekuatan asing yang orientasinya menyedot kekayaan bangsa mangsa melalui kolaborasi sangat erat dengan elit bangsa mangsanya sendiri.

Bagaimana urut-urutan ceriteranya ?

KONPERENSI JENEWA NOVEMBER 1967

Di bulan November 1967, Pak Harto yang baru memerintah mengirimkan delegasi ke perundingan di Jenewa yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX dan Adam Malik. Kita semua mengetahui bahwa baik Sri Sultan maupun Adam Malik bukan ekonom. Maka dibawalah serta para ekonom dari UI yang memperoleh gelar doktornya dari Universitas Berkeley di California, yang dibiayai sepenuhnya dengan beasiswa dari pemerintah AS. Ketika itu mereka sudah berpangkat menteri, yang sah mewakili Pemerintah Indonesia. Pemimpin dari para teknokrat ini adalah Prof. Widjojo Nitisastro, yang ketika itu sudah berpangkat Menko EKUIN.

Namun counterpart-nya bukan pemerintah. Counterpart-nya adalah para pimpinan korporasi besar yang dipimpin oleh David Rockefeller, yang didampingi oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF. Sejak awal Orde Baru, para menteri ekonomi Pemerintah Indonesia sudah disejajarkan dengan dunia korporasi dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang kedudukannya jelas lebih rendah dari Pemerintah yang mewakili seluruh bangsanya.

Mari kita telusuri mulai terbentuknya kelompok Berkeley Mafia dan perannya, yang sekarang saya lebih suka menyebutnya dengan nama Organisasi Tanpa Bentuk atau OTB.

Gambaran yang segera saya kemukakan bukan karangan saya, melainkan sepenuhnya saya kutip dari para akhli dan pengamat Barat.

Seorang wartawan terkemuka berkewarganegaraan Australia yang bermukim di Inggris, yaitu John Pilger membuat film dokumenter tentang Indonesia dan juga telah dibukukan dengan judul : “The New Rulers of the World”. Dua orang lainnya adalah Prof. Jeffrey Winters, guru besar di North Western University, Chicago dan Dr. Bradley Simpson yang meraih gelar Ph.D. dengan Prof. Jeffrey Winters sebagai promotornya dan Indonesia sebagai obyek penelitiannya. Yang satu berkaitan dengan yang lainnya, karena beberapa bagian penting dari buku John Pilger mengutip temuan-temuannya Jeffrey Winters dan Brad Simpson.

Saya kutip halaman-halaman yang relevan sebagai berikut.

Halaman 37 mengatakan : “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

Jadi kalau kita percaya John Pilger, Bradley Simpson dan Jeffry Winters, sejak tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elit bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa.

PARA PERUSAK EKONOMI NEGARA-NEGARA MANGSA

Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglits dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa utanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka ini, kami kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : “The Confessions of an Economic Hitman”, atau “Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”

Halaman 13 : “Saya tau bahwa saya harus menghasilkan model ekonomterik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsutan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut yalah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima utang. Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

Namun sayang bahwa sejak Ibu Megawati menjabat sebagai Presiden, kendali ekonomi jatuh ke tangan Berkeley Mafia lagi, yang sekarang kendali serta kekuasaannya bertambah mutlak.

Konsekwensinya adalah semakin kokohnya liberalisme dan mekanisme pasar primitif, dan semakin kokohnya pengaruh asing dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi kita.

EVOLUSI PERATURAN DAN PENGATURAN MENUJU PADA LIBERALISASI YANG SEJAUH DAN SEMURNI MUNGKIN

Apa perwujudan dari Konperensi Jenewa dalam bentuk peraturan dan pengaturan resmi oleh pemerintah dan DPR Republik Indonesia ?

Sejak Republik Indonesia berdiri sampai tahun 1967 tidak pernah ada rincian konkret dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang bunyinya : “Barang yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Penjabaran yang konkret sampai bisa menjadi peraturan tidak pernah ada sampai tahun 1967. Dalam tahun itu terbit UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Terbitnya UU tersebut sebagai tindak lanjut dari Konperensi Jenewa bulan November 1967.

Saya kutip pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : “Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hadjat hidup rakyat banyak sebagai berikut :

a. pelabuhan-pelabuhan;

b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;

c. telekomunikasi;

d. pelajaran;

e. penerbangan;

f. air minum;

g. kereta api umum;

h. pembangkitan tenaga atom;

i. mass media. “

Jadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti yang dirinci dari a sampai dengan I tersebut boleh dikuasai oleh perusahaan swasta domestik atau perusahaan patungan dengan asing.

Berapa porsi asing yang dibolehkan ditentukan dalam UU tentang Modal Dalam Negeri sebagai berikut:

UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri di tahun 1968

Undang-undang nomor 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri pasal 3 ayat 1 mengizinkan investor asing memasuki cabang-cabang produksi yang jelas disebut “menguasai hajat hidup orang banyak” itu asalkan porsinya modal asing tidak melampaui 49%.

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994

Dalam tahun 1994 terbit Peraturan Pemerintah nomor 20 dengan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang

tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat

banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi

tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran,

penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga

atom dan mass media.

Pasal 6 ayat (1) berbunyi : “Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.

Jadi perusahaan patungan yang kandungan Indonesianya 5% sudah boleh memiliki perusahaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan perincian konkret seperti yang tadi saya kemukakan.

Infra Struktur Summit I

Dalam Kabinet SBY I maupun ke II, berturut-turut diselenggarakan Infra Struktur Summit Pertama dan Kedua oleh Menko Aburizal Bakrie dan Menko Boediono yang mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia membuka pintunya lebar-lebar buat investor asing untuk berinvestasi dengan motif memperoleh laba dalam bidang infra struktur dan barang-barang publik lainnya. Kepada masyarakat bisnis dan korporasi diberitahukan bahwa tidak ada cabang produksi yang biasanya disebut public goods yang tertutup bagi investor swasta, termasuk investor asing.

Dalam Infra Struktur Summit II –Menko Perekonomiannya Boediono– mengulangi pengumuman pendahulunya. Namun sekarang ditambah dengan penegasan bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan sedikitpun antara investor asing dan investor Indonesia.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007

Undang-Undang tersebut menggantikan semua perundangan dan peraturan dalam bidang penanaman modal. Butir-butir pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pasal 1 yang mendefinisikan “Ketentuan Umum” dan yang mempunyai banyak ayat itu intinya menyatakan tidak ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri.

Pasal 6 mengatakan : “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.....”

Pasal 7 menegaskan bahwa “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.”

Pasal 8 ayat 3 mengatakan “Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing”, yang dilanjutkan dengan perincian tentang apa semua yang boleh ditransfer, yaitu sebanyak 12 jenis, dari a sampai dengan l, yang praktis tidak ada yang tidak boleh ditransfer kembali ke negara asalnya.

Pasal 12 mengatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali produksi senjata dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Hak atas tanah menjadi 95 tahun untuk Hak Guna Usaha, 80 tahun untuk Hak Guna Bangunan dan 70 tahun untuk Hak Pakai.

LIBERALISASI PENUH DAN SURVIVAL OF THE FITTEST

Dengan seluruh rangkaian kebijakan yang telah dikemukakan tadi, menjadi sangat jelas garis kebijakan yang konsisten sejak tahun 1967. Kebijakan itu yalah semakin mengecilnya peran pemerintah dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang tergolong dalam barang dan jasa publik, atau barang dan jasa yang pengadaannya membutuhkan dana sangat besar, tetapi merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena kebutuhan dana yang sangat besar itu, sifatnya selalu menjadi monopolistik. Karena sifat monopolistik itu dipegang sepenuhnya oleh perusahaan swasta yang motifnya mencari laba, maka rakyat yang sangat membutuhkannya harus membayar dengan harga yang tingginya mencukupi untuk memberi laba yang menarik bagi investor swasta. Karena itu, yang mampu menggunakan barang dan jasa publik yalah perusahaan-perusahaan besar dan perorangan yang tergolong kaya.

Tidak ada lagi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya secara gotong royong melalui instrumen pajak. Semuanya adalah obyek mencari laba, dan dalam berlomba mencari laba itu tidak ada lagi perbedaan antara investor asing dan investor Indonesia.

Semuanya didahului dengan mempengaruhi pikiran dan pembentukan opini publik dalam bidang mekanisme pasar, liberalisasi, swastanisasi dan globalisasi yang cakupannya sebanyak dan tingkat keterbukaannya sejauh mungkin, yang harus memusnahkan nasionalisme dan patriotisme. Elit negara-negara mangsa harus diyakinkan dan diberi pemahaman bahwa nasionalisme dan patriotisme sudah sangat ketinggalan zaman. Orang modern harus memahami globalisasi yang merupakan the borderless world. Nasionalisme dan patriotisme bagaikan katak dalam tempurung dengan wawasan yang sangat sempit. Demikianlah pikiran, paham, penghayatan yang berlaku pada elit bangsa yang memegang kekuasaan ekonomi sejak tahun 1967 sampai sekarang.

Artikel bagian kedua, disarikan dari makalah yang disampaikan dalam acara Orasi Tokoh dan Diskusi Publik-Mengembalikan Khittah Kemerdekaan Ekonomi Bangsa di Malang, Kamis (5/8/2010).

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
11/24/2014
12.174
IHSG
11/24/2014
5.152,55
40,51 (0,79%)