loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Islam dan Demokrasi di Indonesia

Online: Minggu, 12 September 2010 | 06:04 wib ET

ISLAM LIBERAL dan ormas Islam anarkis muncul hampir secara bersamaan pada musim semi demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru. Pada era Orde Baru, hampir tak terbayangkan bakal muncul dua model gerakan Islam semacam itu. Masalahnya, dua model gerakan Islam ini tak sejalan dengan visi sosial-demokrasi para pendiri bangsa. Di samping itu, dua model gerakan Islam ini saling berhadapan secara vis-à-vis satu sama lain.

Baik Islam liberal maupun ormas Islam anarkis sesungguhnya sama-sama tidak relevan untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Klaim-klaim ke-Indonesia-an yang mereka usung tidak membumi menukik kepada kepentingan rakyat di negeri ini. Bahkan keduanya sama-sama bergeser menjadi gerakan yang tidak kongruwen dengan tegaknya kedaulatan rakyat. Keduanya mengusung agenda-agenda sempit yang tak sejalan dengan visi sosial-demokrasi. Padahal, visi sosial-demokrasi itu dengan sangat jelas termaktub ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Gerakan Paralel

Gerakan Islam liberal hadir di Indonesia dalam sebuah titik reperkusi ketika terorisme menjadi persoalan besar yang memperhadapkan Barat versus Islam. Sebagai “korban” terorisme 11 September 2001, Amerika Serikat (AS) menabuh genderang perang melawan terorisme di berbagai penjuru dunia. Mengingat serangan dahsyat terorisme di AS itu diidentifikasi dilakukan Al Qaeda, maka negara-negara mayoritas berpenduduk Islam menjadi sasaran apa yang disebut “deradikalisasi”. Indonesia tidak terkecuali dalam hal ini, tercakup sebagai kawasan geopolitik deradikalisasi pengaruh Al Qaeda.

Gerakan Islam liberal hadir dengan mengambil momentum deradikalisasi Islam pasca-11 September 2001. Dengan mendapatkan pendanaan dari lembaga funding AS, gerakan Islam liberal melaju kencang di Indonesia. Tetapi sangat jelas pula, gerakan Islam liberal mengusung visi liberal demokrasi ala Amerika dan menegasikan sosial-demokrasi. Padahal, sosial-demokrasi merupakan landasan pijak tegaknya bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ormas Islam anarkhis hadir sebagai suatu corak respons terhadap perkembangan demokrasi pada era pasca-Orde Baru. Dengan mengais dan mencungkil problema compang-campingnya penegakan hukum, ormas Islam anarkhis melakukan sejumlah manuver yang mencetuskan ketakutan dan kengerian. Berbagai perilaku dan sikap hidup masyarakat yang ditafsirkan bertentangan dengan syariat Islam dilawan melalui jalan kekerasan. Mereka lalu melakukan serangkaian sweeping terhadap tempat-tempat yang diidentifikasi maksiat dan melakukan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah.

Watak anti-toleransi ormas Islam anarkhis kontraproduktif terhadap seluruh proses demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sosial-demokrasi yang niscaya harus wujud eksistensinya di Indonesia mempersyaratkan terbangunnya kapasitas sinergi secara positif antarberbagai elemen bangsa. Apa yang oleh para pendiri bangsa dimengerti sebagai “demokrasi gotong royong”, mengharuskan seluruh proses demokrasi mempertukarkan secara etis ide-ide dan gagasan demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Setiap kehendak, keinginan dan kemauan tentang Indonesia yang demokratis mutlak dikemukakan secara patut dan beradab. Kalau tidak, bakal terbangun habitus solusi masalah berbasis kekerasan.

Mengingat Islam liberal dan ormas Islam anarkhis berada dalam kedudukan paralel pada kutub berlainan, keduanya sama-sama tak memberikan sumbangan signifikan terhadap tumbuhnya dan menguatnya kesadaran berislam demi memperkukuh sosial-demokrasi. Di samping itu, keduanya sama-sama tak mengedepankan karya-karya intelektual monumental sebagai bahan pembelajaran bagi bangsa ini. Kalau pun lahir karya-karya intelektual, karya-karya intelektual itu lebih didominasi argumen-argumen polemis. Tidak ada perspektif yang ditawarkan lebih memantapkan aplikasi nilai-nilai Islam ke dalam visi sosial-demokrasi khas Indonesia.

Dengan memerhatikan orientasi dan pandangan dunia dua gerakan Islam itu, harus ada penyelamatan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Titik tolak dari upaya penyelamatan itu adalah visi sosial-demokrasi yang paradigmanya bertumpu pada kepentingan komunitarian. Dengan retorika “Islam modern-progresif”, gerakan Islam liberal tak memberikan harapan, lantaran mengusung cita-cita terwujudnya demokrasi liberal ala Amerika. Padahal di AS sendiri, demokrasi liberal diperhadapkan dengan sejumlah koreksi secara serius pada era pemerintahan Barack Obama dewasa ini.

Pada pelataran lain, proses demokrasi di Indonesia harus diselamatkan dari destruksi yang dihentakkan oleh gerakan ormas Islam anarkhis. Retorika mereka berkenaan dengan syariat yang hendak diimplementasikan melalui jalan kekerasan, mengamputasi segenap kecerdasan mengembangkan berbagai format solidaritas sosial yang perpihak pada toleransi dan penghormatan terhadap kemajemukan. Syariat Islam hanya dijadikan dasar untuk menciptakan atmosfer kehidupan yang garang, ganas dan sadis. Gerakan ini juga dengan mudahnya memosisikan siapa pun di luar kelompok mereka sebagai obyek kekerasan.

Tantangan ke Depan

Tetapi dengan menyebutkan bahwa dua gerakan Islam itu sebagai sesuatu yang tak relevan dengan visi sosial-demokrasi, maka timbul konsekuensi yang tak sederhana. Tiba-tiba muncul kebutuhan yang tak terelakkan untuk melakukan upaya defeodalisasi pengelolaan negara. Sebab sebagaimana diketahui, orientasi feodalistik pengelolaan negara majal saat diharapkan mampu mengejawantahkan sosial-demokrasi dalam realitas hidup masyarakat yang sangat konkret. Sisi gelap pengelolaan negara inilah sebenarnya yang menciptakan ruang bagi munculnya gerakan Islam liberal dan ormas Islam anarkhis.

Sesungguhnya, persoalan Indonesia tidak terkait dengan ketiadaan ideologi bagi penguatan demokrasi. Baik Pancasila maupun Pembukaan UUD 1945 merupakan sukma bagi pelaksanaan sosial-demokrasi. Namun feodalisme yang menghantam hampir keseluruhan tata kelola negara telah memandulkan makna dan keberadaan sosial-demokrasi. Hingga era keterbukaan dan kebebasan kini, para penyelenggara negara masih feodalistik. Mereka gagal menjalankan peran transformatif mengejawantahkan cita-cita sosial-demokrasi berwatak komunitarian menjadi sistem yang bekerja dengan baik. Karena kenyataan ini pula, terjadi perapuhan secara sangat serius NKRI.

Problem Islam dan demokrasi dalam konteks ini lalu dapat diurai secara logis. Pada satu sisi, tata kelola negara niscaya untuk memasuki agenda defeodalisasi secara menyeluruh. Dari sini pula haluan pengelolaan negara dikembalikan pada prinsip sosial-demokrasi. Pada lain sisi, harus ada negasi secara serius terhadap keberadaan gerakan Islam liberal dan terhadap ormas Islam anarkhis. Semua ini merupakan rekomendasi paling logis untuk menyelamatkan sosial-demokrasi berwatak komunitarian tanpa harus menyingkirkan nilai-nilai Islam. []

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
12/20/2014
12.408
IHSG
12/19/2014
5.144,62
31,28 (0,61%)