BPN jamin lahan tidur tidak untuk kepentingan politis

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pertanahan Nasional (BPN) menemukan lahan terlantar sekitar 7,8 juta hektar, yang berada di penjuru tanah air. Selayaknya lahan tidur yang tidak terpelihara itu, dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat seperti pertanian, energi dan perumahan rakyat.

"BPN berupaya memanfaatkan lahan terletar seluas itu untuk masyarakat. Kami jamin lahan tidur itu tidak akan diperuntukkan bagi kepentingan bisnis dan politis." tegas Kepala BPN Joyo Winoto, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (25/09/10).

BPN merilis masalah ini seriing tuntutan ribuan petani yang melakukan aksi demo di Istana Negara, agar pemerintah dapat menyelesaikan konflik agraria, mempertahankan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, serta memprioritaskan pemberian kredit untuk petani dan pemberian tanah terlantar untuk penggarap.

Kepala BPN melanjutkan pemetaan tanah terlantar itu dilakukan sesuai amanat PP No 11/2010 sebagai kepedulian BPN terhadap Reformasi Agraria dan UU No 5/1960 tentang Pokok Agraria.

Memang, sambung Winoto, pemerintah menghadapi paradoks dalam kasus pertanahan, khususnya ketika diperlukan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat umum, serta pengembangan sektor tertentu, termasuk pertanian. Mengingat, dalam kondisi saat ini tidak mudah mendapatkan lahan, kecuali ada pelepasan tanah dari kawasan-kawasan hutan. Kbc10