loading...
Kategori
UmumPolitik
Mode Baca

Proyek gedung baru DPR Rp1,8 triliun disomasi

Online: Minggu, 03 April 2011 | 16:24 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kecaman terhadap proyek pembangunan gedung baru DPR terus bergulir. Kini sejumlah LSM dan elemen masyarakat Indonesia mengatasnamakan Tim Koalisi Advokasi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat menyomasi Pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Presiden dan Menteri Keuangan agar membatalkan proses tender gedung baru DPR yang menelan anggaran Rp1,8 triliun.

"Kami juga menuntut agar mereka yang disomasi hendaknya menyampaikan permohonan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena lalai melakukan kewajiban hukumnya," ungkap Yuna Farhan, juru bicara koalisi di Jakarta, Ahad (3/4/2011).

Dijelaskan pembangunan gedung DPR RI tidak sejalan dan bertentangan dengan kewajiban hukum DPR RI untuk melakukan penghematan anggaran berdasarkan Inpres Nomor 7/2010 tentang penghematan belanja Kementerian dan Lembaga. DPR telah menghilangkan kedaulatan rakyat atas anggaran.

"Kedaulatan rakyat atas anggaran sudah diamanah dengan wujud hak budget DPR di parlemen. Tetapi, hak budget DPR ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi DPR," jelasnya.

Setidaknya terdapat pelanggaran terhadap UUD 1945, UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor2/2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Kami melayangkan somasi dan akan menggugat kalau tidak ditanggapi dalam waktu seminggu, tim ini akan mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri berupa gugatan warga negara dan legal standing terhadap pimpinan DPR RI serta pihak lain yang dianggap bertanggungjawab," tegasnya.

Jansen E Sihaloho, anggota tim advokasi menambahkan persetujuan pembangunan DPR oleh pimpinan DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR merupakan perbuatan melanggar hukum penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Pembangunan gedung baru DPR dianggap telah melanggar hak subyektif rakyat yaitu hak kedaulatan rakyat atas anggaran. Serta mengabaikan kesejahteraan rakyat dengan menghambur-hamburkan keuangan negara.

Sekjen Indonesia Human Right Committee for Social Justice, Gunawan menilai lembaga legislatif dan eksekutif diyakini melakukan kelalaian dalam perencanaan proyek pembangunan gedung baru DPR. Yakni melanggar hak subyektif masyarakat karena tidak terlebih dahulu menghimpun aspirasi masyarakat ketika memutuskan membangun gedung baru. Proyek ini juga tidak korelatif dengan pembangunan ekonomi.

Gunawan mengatakan Selasa (5/4) mendatang, DPR menggelar rapat paripurna DPR untuk memutuskan kelanjutan rencana pembangunan gedung kantor baru DPR. Diharapkan rencana pembangunan itu dibatalkan.

Koalisi ini terdiri Seknas FITRA, Indonesian Human Rights Comitte for Social Justice (IHCS), Perkumpulan Inisiatif, Prakarsa dan P3M, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK). Kbc10

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
9/22/2014
11.977
IHSG
9/22/2014
5.219,80
-7,78 (-0,15%)