loading...
Kategori
UmumPolitik
Mode Baca

Inpres 9/2011 berantas korupsi, dikeluarkan

Online: Jum'at, 13 Mei 2011 | 19:39 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Juga upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus hukum yang lebih luas lagi.

"Pencegahan dalam arti korupsi pada awalnya, yang kita lihat untuk ditangani. Isinya lebih banyak kepada langkah-langkah instansi yang strategis dalam pemberantasan korupsi di lingkup eksekutif. Tidak berarti Inpres lepas dari kerja dengan instansi di luar eksekutif," papar Wapres Boediono di Jakarta, Jumat (13/5/2011)

Wapres melanjutkan, hal yang juga penting dari Inpres itu adalah penataan dari tata kerja, prosedur, kinerja instansi-instansi yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Termasuk juga pemberantasan mafia pajak yang menjadi fokus Inpres nomor 1 tahun 2011 tentangPercepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak.

Inpres 9/2011 terdiri 102 langkah aksi yang mencakup penataan dari 4 instansi utama, tata kerja transparansi, pengawasan melekat, perbaikan prosedur dalam penyidikan dan lainnya, termasuk juga dalam proses rekrutmen pejabat.

Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi ini mencakup enam strategi yakni pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan dan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerja sama internasional, dan mekanisme pelaporan.

Kementerian/lembaga yang melaksanakan Inpres tersebut, utamanya yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan.

Dan untuk memastikan agar Inpres ini berjalan dengan baik, Presiden memberi tugas kepada Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku siap laksanakan Inpres dengan melakukan beberapa aksi yang ditindaklanjutinya. Terkait pajak, akan mengefektifkan sistem `whistle blower` untuk mencegah korupsi, sehingga masyarakat luas bisa melaporkan kalau ada praktik-praktik di instansi pajak yang diduga korupsi, melanggar hukum.

Rencana aksi lainnya berkaitan bea cukai, yang harus menjelaskan biaya-biaya masuk yang dibebankan untuk barang yang diimpor atau diekspor, termasuk lama prosesnya. Sehingga ada kejelasan biaya

berapa dan berapa lama proses ini, tambahnya.

"Jadi akan ada Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh eksportir dan importir untuk tidak melakukan gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme," ucapnya serius. Kbc10

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
11/28/2014
12.221
IHSG
11/28/2014
5.149,89
4,57 (0,09%)