Pancasila dan Nasib Buruh yang Ternoda

PANCASILA merupakan dasar negara yang telah disepakati bersama-sama oleh para pendiri bangsa ini. Karenanya, setiap warga negara harus tunduk, patuh, serta mengaplikasikan dalam

kehidupan bermasyarakat baik baik dalam aktivitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Namun, dalam penerapan nilai-nilai luhur Pancasia, ternyata kesejahteraan kehidupan kaum buruh di Indonesia diabaikan, Malah sering gerakan buruh yang menuntut hak-hak kesejahteraannya dituduh sebagai gerakan anti-Pancasila dan tidak berideologi Pancasila. Padahal dalam gerakan serikat buruh itulah sejatinya Pancasila diaplikasikan.

Contoh yang konkrit, di dalam organisasi gerakan buruh tidak pernah ada perbedaan ras, agama, dan suku dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buruh.

Dalam era Orde Baru dan era Reformasi, justru pemerintahnya gagal meresapi dan mengaplikasikan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan, sehingga melahirkan gerakan yang mengatasnamakan satu golongan ataupun agama yang telah mencederai Pancasila.

Sebenarnya, jika pemerintah benar-benar mau menjalankan pemerintahannya berpegang pada nilai-nilai Pancasila, dengan konsisten maka kesejahteraan bagi rakyat terutama kesejahteraan buruh akan tercipta.

Penyelewengan Pancasila dalam mengatur sistim ketenagakerjaan di Indonesia juga sangat tecermin dalam UU No 13 tentang Ketenagakerjaan, di mana sistem kerja alih daya atau outsourcing sangat jelas telah mengabaikan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Sistem kerja tersebut sangatlah tidak berkemanusian yang adil dan beradab terhadap kaum pekerja, dan

lebih mirip dengan modern slavery atau perbudakan modern yang dilakukan pemerintah terhadap kaum pekerja. Kaum pekerja

dijualbelikan tanpa memikirkan masa depannya.

Bagi perekonomian Indonesia, penyelewengan Pancasila yang nyata juga dilakukan pemerintah SBY dalam menciptakan kesejahteraan dan jaminan sosial yang paling nyata adalah dengan tidak seriusnya pemerintah menjalankan sistem jaminan

sosial nasional (SJSN) yang merupakan turunan dari nilai nilai Pancasila dalam memberikan satu rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan sistem ekonomi, pemerintah era reformasi juga melakukan penghianatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, karena kebablasan bereksperimen dengan sistim kapitalisme tak bermoral, yang berdampak pada hilangnya kesempatan rakyat untuk mendapatkan keadilan dalam kesejahteraanya.

Pancasila dan asas kekeluargaan yang telah kita terima sebagai pegangan dasar dan moral ekonomi Indonesia telah "diselewengkan" oleh pemerintah SBY, yaitu dengan maraknya korupsi di berbagai bidang dalam pemerintahan SBY dan BUMN.

Privatisasi BUMN sejumlah BUMN seperti PT Krakatau Steel, Garuda Indonesia, divestasi saham PGN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Jasa Marga, yang digunakan untuk menutupi defisit APBN juga merupakan bukti konkrit terjadinya penyelewengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Jika kita percaya pada kekuatan antisipatif pasal 33 UUD 1945, yang demokratis berasas kekeluargaan, sekarang ini tidak sepantasnya kita menyerah pada keharusan melaksanakan privatisasi BUMN. Nasionalisme ekonomi yang diamanatkan

sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia tidak seharusnya kita remehkan.

Sistem kapitalisme yang tegas-tegas kita tolak tahun 1945, harus tetap kita anggap bukan sistem yang cocok bagi upaya perwujudan masyarakat Indonesia adil-makmur berdasarkan Pancasila. []