Sosialisasi Pancasila, DPR anggarkan Rp1 triliun

JAKARTA, kabarbisnis.com: Lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa, menjadi alasan utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan anggaran sosialisasi pendidikan Pancasila sebesar Rp 1 triliun.

"Anggaran Rp1 triliun diajukan sejak 2010 untuk pembangunan karakter bangsa, yang akan digencarkan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Langkah ini sebagai implementasi program studi Pancasila yang kini semakin luncur," ungkap Reni Marlinawati, anggota Komisi X DPR RI pada diskusi Pancasila di Jakarta, Sabtu (4/6/2011).

Anggaran sebesar itu, sambung Reni, dinilai sangat wajar karena manfaat yang dirasakan akan cukup besar. Apalagi, pendidikan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dalam kondisi sekarang ini, yang telah terkooptasi dengan liberalisme.

Juga anggaran sebesar itu, tidaj hanya untuk siswa dan mahasiswa namun juga untuk guru dan dosen. Kegiatannya bisa dalam bentuk training agar siswa hingga gurunya semakin paham apa itu Pancasila, tambah anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR.

Ditegaskan, pelestarian ajaran Pancasila di kalangan pelajar semakin dilupakan. Buktinya, upacara bendera setiap Senin ditinggalkan, tak diwajibkannya siswa menghafal lagu kebangsaan maupun nama tokoh nasional. Padahal, kegiatan itu sangat efektif bagi penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.

Begitu juga mahasiswa yang kini banyak kurang mengenal nilai-nilai Pancasila, dampaknya acapkali muncul tawuran, rasa solideritas dan sikap gotong royong berkurang. “Karenanya, pemerintah harus mengembalikan sistem pendidikan yang dulu berlaku di sekolah,” sarannya.

Usulan mengenai pembangunan karakter bangsa dengan anggaran Rp1 triliun, disorot dan dikritik secara keras oleh budayawan Radhar Panca Dahana. "Nilai Pancasila tidak perlu diimplementasikan dalam pendidikan secara formal. Yang terpenting, nilai Pancasila akan terlaksana dari kesadaran individu," tegasnya.

Jadi, tambah Radhar, tidak perlu ada anggaran pembangunan karakter bangsa sebesar Rp1 triliun. Karena pembangunan karakter harus didasarkan pada kesadaran individu yang tanpa biaya besar. "Seharusnya beaya itu untuk rakyat miskin yang butuh pendidikan, kesehatan, harga pangan yang makin mahal dan lainnya," katanya.

Memang, ajaran Pancasila semakin dilupakan masyarakat, hal ini akibat kesalahan pemerintah sendiri. Pemerintah berperan besar menjerumuskan masyarakat hanya memaknai Pancasila sebagai slogan semata. Apalagi, pemerintah tak memiliki definisi komprehensif tentang arti lima sila yang terkandung di dalamnya.

"Ingat ya, Pancasila ditinggalkan karena tak mampu menjawab persoalan di masyarakat. Ini tugas pemerintah menjadikan Pancasila sebagai solusi bagi setiap permasalahan bangsa, dan itu tidak perlu dana anggaran besar,” kritiknya serius. Kbc10