Pemerintah Abaikan Transportasi Laut

PEMERINTAH selama ini tidak pernah serius membenahi moda transportasi antarpulau. Ini merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat di pesisir khususnya yang berada di pulau-pulau kecil.

Bukti nyatanya, musibah di laut terus berulang tanpa ada upaya kongkrit menata sistem transportasi laut nasional yang sistematis, efektif, dan efisien serta aman. Sungguh sangat ironis, di negara maritim ini hampir setiap bulan terjadi kecelakaan di laut. Hal itu menunjukkan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah mengabaikan keselamatan pelayaran.

Periode Agustus sampai September 2011 tercatat 3 perahu motor tenggelam dan sedikitnya 67 orang pengguna moda transportasi laut tewas. Jumlah tersebut belum termasuk terbakarnya KM. Marina Nusantara yang terbakar di perairan Banjarmasin, Senin 26 September 2011 dan menewaskan sedikitnya 10 penumpang.

Perahu motor yang tenggelam yaitu KM Karsa di perairan Pulau Lambasina, Sulawesi Tenggara tanggal 27 Agustus menewaskan 11 orang, 14 penumpang hilang. Kecelakaan lainnya terjadi tanggal 21 September 2011 dini hari yang menimpa Perahu Sri Murah Rejeki ini hendak berlayar dengan membawa 36 penumpang dari Jungut Batu, Nusa Lembongan, ke Toya Pakeh, Nusa Penida. Perahu tersebut terbalik sekitar satu mil di sebelah utara Jungut Batu.

Musibah kembali terjadi di Jawa timur, sebanyak 13 orang penumpang Kapal Putri Tunggal tewas setelah kapal dihantam ombak di wilayan perairan Raas, Kepulauan Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sabtu (24/9/2011).

Bagaimana bisa terjadi perahu nelayan untuk menangkap ikan, digunakan sarana transportasi angkutan umum seperti yang terjadi di Nusa lembongan dan perairan Raas, Sumenep.

Kementerian Perhubungan tidak bisa begitu saja menyalahkan pemerintah daerah karena berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan. Sementara Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan mengawasi operasional kapal penumpang/niaga dengan bobot di bawah 7 ton, lemah dalam hal pengawasan serta tidak berperan aktif dengan menempatkan posisi pejabat struktural yang memiliki kompetensi di bidangnya. []