loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Saat Tepat Rasionalisasi Komisaris BUMN

Online: Senin, 24 Oktober 2011 | 10:18 wib ET

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap masih di bawah harapan. Presiden meminta dilakukan transformasi dan reformasi di jajaran BUMN.

"BUMN kita banyak, 141 perusahaan dan asetnya besar. Tapi, keuntungan yang diberikan kepada negara masih jauh di bawah harapan," kata SBY dalam pidatonya usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu 19 Oktober 2011. Ternyata Presiden SBYbaru sadar akan tidak efisensinya BUMN selama ini .

Banyak hal yang memyebabkan tidak efisensinya BUMN. Salah satunya dalam bentuk rentang organisasi di setiap BUMN. Bayangkan saja setiap BUMN itu, ada lima komisaris yang notabene tidak sangat penting posisinya dan tidak terlalu efektif untuk mengawasi BUMN. Mengingat, sistem kekuasaan tertinggi ada pada RUPS (rapat umum pemegang saham) di BUMN, yang ada bukanlah ditangan para komisaris tetapi di tangan menteri BUMN. Jadi dari masalah RUPS saja, jabatan komisaris di BUMN itu hanya untuk memenuhi UU Perseroan Terbatas dan untuk menempatkan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses SBY pada saat Pilpres, yang notabene dari sisi kemampuan membaca laporan keuangan ataupun mengawasi BUMN sangatlah kurang.

Anehnya jumlah tidak tangung-tangung. Bayangkan jika dari 141 BUMN yang ada, berarti komisaris jumlahnya mencapai 705 orang. Jika 1 komisaris di BUMN diperlukan rata biaya Rp50 juta untuk pengajian dan fasilitas-fasilitas, berarti dibutuhkan biaya setiap bulannya sebesar Rp35,25 miliar.

Nah, jika satu tahun dibutuhkan Rp42,3 miliar, belum lagi ditambah tunjangan hari raya (THR) dan bonus tahunan, tantiem ditambah lagi jumlah biaya gaji komisaris-komisaris di anak perusahaan setiap BUMN, maka jumlahnya juga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya yang harus dikeluarkan.

Seperti salah satu bank milik BUMN, menurut laporan keuangan tahun 2009, biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk para komisaris di bank BUMN tersebut berjumlah Rp7,868 miliar, diantaranya untuk Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi) dan fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya). Padahal tugas komisaris hanya dibutuhkan pada saat RUPS saja, itupun RUPS dagelan saja.

Dari hasil pemantauan kami sangat jarang sekali Komisaris-komisaris BUMN berkantor, kalau berkantor paling hanya untuk ambil bonus atau mengklaim biaya-biaya pengeluaran pada perusahaan. Mengingat, banyak komisaris di BUMN merangkap juga sebagai pegawai di departemen.

Pernyataan SBY bahwa tidak efisensinya BUMN akan mempengaruhi perekonomian nasional adalah sangat tepat, sebab sudah ada contohnya bangkrutnya korporasi Amerika Serikat dikarenakan terlalu besarnya bonus direksi dan komisaris di korporasi tersebut. Karena itu Citibank mengurangi biaya pengeluaran untuk bonus dan fasilitas para direksi dan komisarisnya.

Selain dari tidak efektifnya jumlah komisaris di BUMN, inefisiensi yang disebabkan kebocoran dari penggunaan belanja operasional mencapai Rp1.075 triliun dan belanja modal sebesar Rp210 triliun di BUMN diperkirakan hampir mencapai 35% persen. Ini disebabkan banyaknya elit politik dan orang-orang sekitar SBY yang bermain di proyek-proyek dan pengadaan barang di BUMN. Seperti contoh pernyataan Nazaruddin menyebutkan, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kariangau Balikpapan, yang berada di kawasan industri Kariangau Teluk Balikpapan, dan Proyek PLTU di Riau, ternyata sarat korupsi yang melibatkan petinggi partai.

Proyek ini menelan anggaran Rp. 2.4 triliun. Proyek PLTU Kariangau dikerjakan oleh PT Adi Karya, sejak Februari 2011. Proyek ini ditarget selesai tahun 2013. Diduga dalam pelaksanaan tender proyek ini terjadi kongkalikong terhadap sejumlah petinggi partai.

Bahkan disebutkan Nazaruddin, ada fee sebesar 5 yang harus disetorkan PT. Adi Karya. Pernyataan SBY tentang pentingnya efisiensi di BUMN disambut oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan yang baru saja dilantik. Tentu saja hal ini tidaklah mudah bagi Dahlan Iskan untuk melakukan program efisiensi di BUMN. Dahlan Iskan memerlukan banyak dukungan dari stakeholder BUMN yaitu rakyat Indonesia.

Karena itu, serikat pekerja BUMN perlu mendukung Dahlan Iskan dalam melakukan reformasi di BUMN guna efiesiensi BUMN dan meningkatkan setoran BUMN untuk APBN yang berujung untuk kesejahteraan rakyat .

Kami meminta kepada Meneg BUMN yang baru dilantik segera melakukan rasionalisasi terhadap jumlah komisaris serta menganti para direksi BUMN, yang tidak punya prestasi baik di BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Bahkan melakukan pemberantasan korupsi Di BUMN, kami akan senantisa mendukung program kerja dari Meneg BUMN .

Kami juga meminta kepada SBY untuk tidak menjadikan posisi komisaris di BUMN untuk menempatkan mantan-mantan tim sukses tanpa melihat kapasitas dan kemampuan orang bersangkutan.

Jika rasionalisasi komisaris bisa dilakukan, maka pos biaya untuk komisaris bisa digunakan untuk mendukung dana CSR BUMN, yang digunakan untuk pemberdayaan sektor usaha kecil, di mana BUMN bisa menjadi bapak angkat dari sektor usaha kecil tersebut.

Selain itu pengurangan biaya untuk remunerasi komisaris BUMN setiap BUMN bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan para pegawai BUMN, agar mutu SDM BUMN menjadi lebih baik dan dapat bersaing di dunia. Semoga.

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
9/16/2014
11.965
IHSG
9/16/2014
5.130,50
-14,40 (-0,28%)