loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Sektor Perikanan Butuh Investasi Budidaya di Pesisir

Online: Selasa, 08 November 2011 | 11:03 wib ET

Oki Lukito
Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan

PERUSAHAAN negara PT Perikanan Nusantara (PN) berencana membeli 18 unit kapal penangkap ikan yang akan berpangkalan di wilayah timur Indonesia (Sorong, Ambon, dan Bitung). Nantinya armada tersebut akan bersaing dengan 7.000 kapal penangkap ikan lainnya yang sudah beroperasi. Targetnya, dapat memproduksi 1.000 ton ikan per tahun.

Kendati perikanan tangkap menjadi salah satu bisnis utama perusahaan pelat merah hasil penggabungan empat BUMN Perikanan, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang belum seumur jagung menjabat sebaiknya tidak ceroboh menyetujui investasi senilai Rp 300 milyar yang tidak feasible itu. Hal ini mengingat potensi ikan di perairan Indonesia terancam habis karena sistim penangkapan yang dilakukan selama ini tidak terkendali. Di samping itu Maksimum Sustainable Yield (MSY) atau tangkapan maksimun berimbang lestari, tidak memperhatikan ekosistem perikanan.

Banyak parameter yang menunjukan bahwa status perikanan dan populasi ikan pelagis maupun demersal di perairan Indonesia sudah tidak sehat. Fakta yang terjadi, dengan kapal besar, nelayan memperluas jangkauan, maupun meningkatan kapasitas penangkapan, sementara hasilnya tidak terlalu berlimpah. Hal ini sebenarnya menunjukan bagaimana kondisi ikan yang sebenarnya. Kebutuhan akan konsumsi ikan yang semakin meningkat setiap tahunnya, maupun pasar internasional juga membuat eksploitasi sektor perikanan berlangsung secara besar-besaran.

Simak pula hasil penelitian yang dilakukan Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 2010. Kondisi sumberdaya ikan nasional maupun dunia saat ini menyusut drastis. Pada tahun 2008 stok ikan laut dunia yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi hanya tinggal 15 persen. Sebanyak 53 persen stok ikan sudah dimanfaatkan secara maksimal dan tidak mungkin dieksploitasi lagi. Sementara sisanya sudah overeksploitasi atau stoknya menurun. Gambaran pemanfaatan suberdaya ikan di seluruh perairan Indonesia yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan tahun 2006 menunjukkan hal yang sama.

Tidak heran jika sering terjadi bentrok fisik antara ABK kapal tradisional dan kapal asing berebut wilayah tangkapan di tengah laut. Bentrok antarnelayan tradisional juga sering terjadi di lokasi rumpon di perairan dangkal dan laut dalam. Sebagai referensi pada tahun 2009 lalu, seperti dilaporkan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), hasil tangkapan tuna sekitar 950 kapal longline mencapai sekitar 32.504 ton. Jumlah ini menurun sangat tajam, pada tahun 2010 produksinya kurang dari separuh capaian tahun sebelumnya.

Hal lain yang menghadang operasional kapal penangkap ikan yaitu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis solar. Selama ini pengusaha kapal ikan semakin sulit memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Dengan harga solar industri, kapal tidak bisa optimal beroperasi. Saat ini harga solar industri berkisar Rp 8.000 per liter. Biaya bahan bakar kapal berbobot mati sekitar 150-200 ton sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta untuk satu trip selama 7 bulan. Sedangkan penambahan alokasi BBM bersubsidi bagi industri perikanan tahun ini sulit diharapkan karena jumlah total pemakaian BBM bersubsidi nasional telah melampaui kuota.

Berdasarkan gambaran di atas dan fakta yang memprihatinkan di sentra-sentra pendaratan ikan, sejujurnya sektor perikanan tangkap terpuruk dan mengalami paceklik ikan sejak dua tahun terakhir ini. PT Perikanan Nusantara sebaiknya mengalihkan investasi sebesar Rp 300 miliar itu untuk mengembangkan sektor budidaya di sepanjang pesisir, bekerja sama sekaligus membina kelompok nelayan serta pembudidaya di pulau-pulau kecil.

Sebagai gambaran dari garis pantai sepanjang 95.150 kilometer mempunyai potensi untuk lahan budidaya laut yang lebih menjanjikan. Batas lima mil dari garis pantai ke arah laut diperkirakan seluas 24,53 juta hektar dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan kakap, kerapu, tiram, kerang darah, kepiting bakau, bandeng, teripang mutiara, abalone dan rumput laut.

Demikian pula lahan tambak di sejumlah lokasi kondisinya banyak yang terpuruk, produksinya anjlok akibat penyakit dan teracuni konsentrat pakan nonorganik. Pola polikultur (udang, rumput laut, bandeng) di sejumlah daerah telah terbukti mampu menekan biaya produksi hingga 60 persen. Program ini lebih condong ke arah tradisional sekaligus kampanye konsep budidaya "go green".

Di tengah keterpurukan sektor perikanan nasional, peran PT PN dan institusi lainnya sangat dibutuhkan masyarakat miskin yang berada di 10.600 desa pesisir.

Ribuan pulau-pulau kecil menanti sentuhan ekonomi dan tangan dingin direksi Perikanan Nusantara agar bisa memberikan nilai tambah. Toh, budidaya bukan barang baru bagi PT PN. Anggap saja pulau kecil adalah "kapal" ikan yang siap berproduksi dan menjadi sumber perekonomian. Sejumlah pulau kecil berpeluang dijadikan minapolitan berbasis kepulauan. Atau dimanfaatkan untuk sentra pembenihan jenis ikan unggulan, seperti kerapu cantang, hasil silangan kerapu macan dan kerapu kertang (kerapu hibrida) yang mampu mempercepat proses pembesaran tiga bulan dari kerapu biasa.

Sesungguhnya kita harus malu dengan Malaysia yang berhasil menjadi eksportir ikan kerapu, padahal benihnya diimpor dari Indonesia. Kita pun harus instrospeksi mengapa Taiwan sukses menjadi negara eksportir udang windu terbesar dunia, sementara jenis udang tersebut spesies asli negeri ini. Kita pun tidak harus malu belajar dari Korea Selatan yang mampu memproduksi kertas dan biofuel dari rumput laut yang spesiesnya hanya ada di Indonesia. []

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
12/20/2014
12.408
IHSG
12/19/2014
5.144,62
31,28 (0,61%)