loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Pemerintah Gagal Bangun Sektor Perikanan

Online: Senin, 05 Desember 2011 | 10:03 wib ET

IZIN impor ikan kembali menjadi polemik akhir-akhir ini. Dalam konteks ini, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengizinkan impor ikan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan yang semakin terpuruk karena kelangkaan bahan baku. Tetapi juga harus mampu mendeteksi dan menangkal zat berbahaya yang dikandung dalam ikan impor. Banyak temuan ikan impor ternyata mengandung bahan pengawet antara lain formalin yang beredar di masyarakat karena lemahnya pengawasan.

Selain formalin. ikan impor juga rawan membawa zat kimia, logam berat dan dan kandungan mikrobiologi lainnya. Sementara Balai Karantina Ikan diragukan kemampuannya untuk dapat mengawasi kualitas ikan yang masuk melalui pelabuhan laut dan udara. Karantina ikan didesain hanya untuk memeriksa kesehatan ikan, bukan kelayakan ikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jika hal ini tidak segera disikapi hasil olahan industri perikanan yang diekpor akan ditolak oleh negara penerima karena tercemar zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Diizinkannya ikan impor untuk diolah membuktikan pula bahwa pemerintah telah gagal membangun sektor perikanan dan tidak berhasil mensejahterakan rakyat miskin di 10.600 desa pesisir.

Potensi perikanan negara kepulauan Indonesia sebetulnya sangat melimpah khususnya di sektor budidaya (laut, tambak, air tawar) akan tetapi kenapa produksi ikan kita terpuruk. Jangankan menyamai china, oleh Thailand yang potensinya jauh lebih kecil, produksi perikanan kita jauh tertinggal. Ada yang salah dalam mata rantai produksi perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya mengubah strategi agar produksi perikanan dalam negeri meningkat, masyarakat pesisir sejahtera dan industri perikanan makmur. Program intensifikasi penangkapan dan budidaya yang selama ini diandalkan harus dikubur dan terbukti merusak ekosistim laut dan pesisir. Sebaliknya pola tradisional harus digalakkan kembali. Pola polikultur dan silvofishery yang telah ditinggalkan justru membuktikan mampu melanggengkan produksi dan bisa menekan biaya produksi hingga 60 persen. Program ini lebih cenderung kearah tradisional sekaligus kampanye budidaya "go green".

Sebagai gambaran dari garis pantai sepanjang 95.150 kilometer mempunyai potensi untuk lahan budidaya laut yang lebih menjanjikan. Batas lima mil dari garis pantai ke arah laut diperkirakan seluas 24,53 juta hektar dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan kakap, kerapu, tiram, kerang darah, kepiting bakau, bandeng, teripang mutiara, abalone dan rumput laut. Sementara budidaya di pesisir seperti udang, bandeng, dan produksi garam di sepanjang pantai juga belum dioptimalkan. Potensi lainnya yang diabaikan adalah keberadaan ribuan pulau-pulau kecil yang seharusnya dikembangkan untuk minapolitan berbasis kepulauan. Keberhasilan program ini akan lebih maksimal jika melibatkan kelompok-kelompok nelayan yang kondisinya sedang terpuruk.

Program intensif perikanan selama ini cenderung merusak ekosistim akibat akumulasi limbah pakan ikan yang meracuni tanah tambak dan perairan. Pola memacu produksi dengan mengandalkan pakan konsentrat membutuhkan biaya tinggi dan terbukti menyuburkan penyakit. Lahan tambak dan perairan teracuni konsentrat pakan non organik yang harganya relatif mahal. Kita malu kenapa Malaysia sukses mengembangkan dan mengekspor ikan kerapu padahal bibitnya didatangkan dari Indonesia. Vietnam dan Taiwan mampu menjadi eksportir udang windu padahal jenis udang ini asli Indonesia. Sementara Korea Selatan saat ini tengah mengembangkan kertas yang bahan bakunya dari rumput laut. []

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
12/19/2014
12.518
IHSG
12/19/2014
5.148,92
35,57 (0,69%)