loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Politik Infrastruktur

Online: Rabu, 28 Desember 2011 | 09:54 wib ET

KOMPLEKSITAS pembangunan infrastruktur di Indonesia sesungguhnya bertali-temali dengan rumitnya hubungan secara vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ternyata berdiri sebagai dua domain yang tak selalu berjalin kelindan secara harmoni satu sama lain. Bahkan acapkali terjadi, dua domain kekuasaan eksekutif itu justru saling menegasikan satu sama lain, atau saling bersimpang jalan satu sama lain. Pada tingkat politik, pembangunan infrastruktur lalu tidak memiliki kejelasan koordinasi dalam rentang hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berbagai tengara di seputar kelumpuhan infrastruktur sebagai pilar terbentuknya daya saing sosial dan ekonomi, tak dapat dilepaskan dari rumitnya hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa infrastruktur berada dalam spektrum yang senantiasa signifikan. Itu karena, infrastruktur merupakan aspek yang berperan penting menunjang terselenggaranya proses politik, sosial dan ekonomi. Itulah mengapa, "pembangunan infrastruktur" sama dan sebangun maknanya dengan "pembangunan dasar-dasar kehidupan politik, sosial dan ekonomi untuk mendukung upaya-upaya masyarakat mencapai taraf tertentu modernisasi". Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, misalnya, merupakan salah satu agenda yang termaktub dalam agenda modernisasi. Dengan demikian, masuk akal munculnya argumentasi yang mengaitkan kesejahteraan dan atau kemakmuran masyarakat dengan keberadaan infrastruktur. Pertanyaan kritikalnya adalah: apakah elemen pemerintahan di berbagai lini berada dalam kesamaan perspektif memahami arti penting infrastruktur?

Ternyata, jawabannya: "tidak". Jajaran pemerintahan daerah cenderung untuk tidak sejalan dengan pemerintahan pusat justru pada saat harus berjibaku menyukseskan pembangunan infrastruktur. Tender-tender proyek infrastruktur di daerah dengan pemerintah pusat sebagai pelaksananya, cenderung memunculkan persoalan. Ketika proyek pembangunan infrastruktur semacam itu tidak berjalan sesuai dengan kerangka waktu (time frame) yang ditetapkan, ternyata pemerintah daerah hanya bereaksi sebatas melontarkan pernyataan kecewa (Kompas, 24 Desember 2011, hlm. 21). Ketidakberesan pembangunan infrastruktur tidak diperlakukan sebagai momentum waktu untuk membuka koridor ke arah terjadinya sinergi dan atau penguatan relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam contoh kasus proyek perbaikan jalan rusak yang membentang di sepanjang Kabupaten Kapuas hingga Pulang Pisau (Provinsi Kalimantan Tengah), tampak jelas bagaimana diskoherensi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terjadi serta kemudian menyeruak ke permukaan sebagai persoalan. Sebagaimana diketahui, panjang jalur jalan Kabupaten Kapuas - Pulang Pisau mencapai sekitar 150 kilometer. Total ruas kerusakan jalan yang musti diperbaiki mencapai kurang lebih 30 kilometer, tersebar di daerah Pilang, Kuala Kapuas dan Tumbang Nusa. Sesungguhnya, waktu tempuh secara normal perjalanan pada jalur Kabupaten Kapuas - Pulang Pisau mencapai 60 kilometer per jam. Tetapi kerusakan jalan sepanjang 30 kilometer justru membuat waktu tempuh melorot menjadi 20 kilometer per jam.

Kerusakan jalan ini telah sedemikian rupa menghentakkan timbulnya persoalan dalam kaitan makna dengan keberfungsian infrastruktur. Secara kasat mata, kerusakan jalan ini menghambat proses-proses pembangunan, sehingga turut serta merintangi agenda menyeluruh memajukan perekonomian masyarakat. Keterhubungan antara Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) terasakan dampak buruknya pada perekonomian akibat terjadinya kerusakan jalan. Selain itu, kerusakan jalan menyebabkan terjadinya serangkaian kecelakaan transportasi. Dengan sendirinya, ada rasionalitas yang meniscayakan untuk melakukan rehabilitasi agar jalur Kabupaten Kapuas-Pulang Pisau tak terus-menerus dilanda kerusakan.

Ternyata, upaya penyelesaian masalah terdistorsi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat memenuhi time frame yang telah ditetapkan sebelumnya. Semula, perbaikan jalur Kabupaten Kapuas - Pulang Pisau ditargetkan selesai pada akhir tahun 2011. Tetapi faktanya, hingga beberapa hari menjelang tutup tahun 2011, proses rahabilitasi jalur Kabupaten Kapuas - Pulang Pisau tertangani 50%. Pada titik ini, menyeruak ke permukaan disharmoni antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, memperlihatkan eksistensinya secara tersendiri berdiri pada pelataran berlainan dalam konteks pembangunan infrastruktur.

Pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang justru mengekspresikan timbulnya disharmoni antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah terpublikasikan ke tengah kancah kehidupan publik, bahwa tender proyek perbaikan jalan pada jalur Kabupaten Kapuas - Pulang Pisau dilakukan berdasarkan lelang pemerintah pusat. Melalui pernyataannya itu sang gubernur seakan hendak menegaskan bahwa rehabilitasi jalan pada jalur Kabupaten Kapuas - Pulang Pisau merupakan proyek pemerintah pusat. Dalam konteks ini, daerah hanya diperlakukan sebagai obyek penderita pelaksanaan proyek menurut kerangka kerja pengelolaan pemerintah pusat. Kebermaknaan infrastruktur dalam proyek tersebut digambarkan sebagai kebermaknaan yang mengikuti kehendak dan kemauan pemerintah pusat.

Dalam pernyataannya yang dikemukakan pada 22 Desember 2011, Gubernur Agustin Teras Narang berkata, "Kontraktor harus bertanggung jawab. Sebab uang negara sudah dipakai. Jangan hanya senang mendapatkan proyek." Implisit dalam pernyataan tersebut keterbelahan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sebagai politisi yang pernah malang melintang di parlemen, Agustin Teras Narang tentu sangatlah paham kemuskilan dalam rentang relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bahwa proyek pemerintah pusat di daerah memang tidak dimaksudkan untuk memenuhi aspirasi rakyat di daerah. Sebagaimana telah muncul sebagai kecenderungan buruk sejak era Orde Baru, "pembangunan di daerah" sekadar ajang bagi aktor-aktor pemerintah pusat melakukan perburuan rente di daerah. Retorika kesejahteraan rakyat yang mencuat seiring dengan pelaksanaan "pembangunan di daerah" hanyalah kamuflase untuk melakukan perburuan rente. Pada era pasca-Orde Baru kini, tatkala demokrasi liberal menemukan perwujudannya, perburuan rente aktor-aktor pemerintah pusat di daerah semakin menemukan ruang gerak yang kian lebar.

Tak pelak lagi, perburuan rente aktor-aktor pemerintah pusat di daerah kini justru diperkuat oleh keberadaan sistem politik yang korup. Melalui kolaborasi dengan elite-elite politik nasional yang korup, aktor-aktor pemerintah pusat memiliki lapangan bermain yang luas untuk melibatkan diri dalam perburuan rente bertajuk "pembangunan infrastruktur di daerah". Segenap pergumulan dalam perburuan rente itu kini justru berada dalam magnitude yang luar biasa dahsyatnya. Bahkan perburuan rente itu sepenuhnya terbuka untuk dideteksi dengan segera dan juga terbuka untuk ditelisik secara saksama. Pembangunan infrastruktur pun menggeletak semata sebagai tumbal pengorbanan perburuan rente, sehingga karena itu pembangunan infrastruktur di daerah berada dalam derajat yang buruk.

Kenyataan buruk ini harus dilawan dengan spirit kenegarawanan jajaran elite-elite politik di daerah. Pada satu sisi, niscaya bagi elite-elite politik di daerah mempertajam intuisi agar sepenuhnya mampu menangkap secara cerdas ekspansi perburuan rente di daerah yang melibatkan aktor-aktor pemerintah pusat. Keniscayaan ini dibutuhkan untuk menyelamatkan aspirasi rakyat di daerah dalam kaitan makna dengan pembangunan infrastruktur. Tapi pada lain sisi, elite-elite politik daerah harus steril dari pengaruh perburuan rente. Sejauh mereka turut terjerembab perburuan rente, maka sejauh itu pula mustahil mampu memenuhi harapan menyelamatkan aspirasi rakyat di daerah dalam konteks pembangunan infrastruktur di daerah.

Tentu, sangatlah tidak menarik jika elite-elite politik daerah hanya sebatas mengekspresikan kekecewaan saat harus merespons ketidakberesan pembangunan infrastruktur di daerah berdasarkan orkestrasi pemerintah pusat. Di atas segalanya, ada hal yang jauh lebih fundamental diperbuat ketimbang hanya menyatakan kekecewaan, yaitu mengakhiri perburuan rente melalui penguatan politik berwatak negarawan. Betapa pun beratnya upaya tersebut, kini tak ada waktu mundur (no time of return) bagi elite-elite politik di daerah untuk bersungguh-sungguh menyelamatkan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur agar sepenuhnya kongruwen dengan aspirasi rakyat di daerah.

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
10/2/2014
12.150
IHSG
10/2/2014
5.000,81
-140,10 (-2,80%)