loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Infrastruktur dan Keadilan Sosial

Online: Minggu, 15 Januari 2012 | 07:58 wib ET

BAGI kaum neoliberalis, kebermaknaan infrastruktur ditakar berdasarkan kapasitas setiap satuan infrastruktur menjawab kebutuhan investasi asing. Jika iklim investasi di suatu negara dinilai layak oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional, maka serta-merta kaum neoliberalis mempersoalkan kesiapan infrastruktur di negara tersebut, yaitu kesiapan menerima arus masuk investasi asing. Secara skematik, logika kaum neoliberalis ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut.

Pada satu sisi, masuknya investasi asing ke suatu negara otomatis memunculkan permintaan yang besar bagi ketersediaan infrastruktur. Pada lain sisi, pemerintah dan seluruh jejaring birokrasi pemerintahan harus mengerahkan segenap daya dan upaya demi memenuhi seluruh permintaan akan infrastruktur.

Skema tersebut menegaskan satu hal, bahwa keberadaan infrastruktur harus dimengerti dalam perspektif permintaan dan penawaran. Sayangnya, permintaan berada dalam spektrum super spesifik. Itulah permintaan yang diglorifikasikan oleh kekuatan modal asing. Tapi, pihak-pihak yang diniscayakan bertindak sungguh-sungguh memenuhi permintaan tersebut adalah pemerintah dan seluruh jejaring birokrasi pemerintahan. Pembangunan infrastruktur lalu mengambil tipologi yang aneh bin ajaib seperti ini: tak lebih dan tak kurang, pemerintah melayani kekuatan modal asing.

Infrastruktur dan APBN

Hal penting yang hampir mustahil dielakkan adalah pada setiap keterlibatan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, selalu muncul prasyarat yang tak sederhana. Bahwa keterlibatan tersebut hanya menjadi mungkin jika ada dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejauh tidak ada kepastian pendanaan dari APBN, sejauh itu pula mustahil pemerintah melibatkan dirinya dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, tuntutan agar pemerintah mampu memenuhi permintaan akan infrastruktur, sama artinya dengan dilakukannya mobilisasi dana APBN untuk pembangunan infrastruktur. Padahal secara kategoris, "dana APBN" adalah "uang rakyat" dan mutlak dibelanjakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan infrastruktur dalam konteks kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu, dengan sendirinya lalu memiliki kejelasan fatsoen politik. Infrastruktur apa pun yang pembangunannya melibatkan pemerintah dan sepenuhnya berbasis APBN, tak bisa mengelak dari imperatif untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Per definisi, tidak ada infrastruktur yang dibangun semata untuk menyokong kepentingan pemodal asing. Kebutuhan para pemodal asing akan infrastruktur saat menjalankan usahanya di Indonesia sejatinya dipenuhi sendiri oleh kalangan pemodal asing. Mengingat magnitude perekonomian Indonesia telah sedemikian rupa terpatri menjadi pasar yang besar, investor asing takkan dirugikan jika turut serta membangun infrastruktur yang relevan dengan kegiatan usaha mereka.

Hingga pada titik pembicaraan ini pada akhirnya ada kejelasan paradigma: infrastruktur tidak mungkin disterilisasi eksistensinya dengan cita-cita tegaknya keadilan sosial. Justru, infrastruktur dibangun dengan mengusung misi profetik kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, kepentingan pemodal asing hanyalah diposisikan sebagai faktor sekunder yang melatar belakangi terselenggaranya pembangunan infrastruktur.

Hanya berdasarkan spirit inilah pembangunan infrastruktur bermakna dan diterima masyarakat sebagai sumber kebajikan. Infrastruktur dibangun tanpa lagi mengundang tercetusnya protes dan penentangan rakyat.

Tanpa Keadian Sosial

Sayangnya, hingga kini, keadilan sosial belum melandasi pembangunan infrastruktur. Kaum neoliberalis terus bersikukuh agar infrastruktur diberlakukan sebagai kekuatan "penawaran" demi menjawab "permintaan" pemodal asing. Sementara pada pelataran lain, pemerintahan dan segenap jejaring birokrasinya masih terbelenggu dalam labirin pemburuan rente, dengan pembangunan infastruktur sebagai tumbal pengorbanannya. Pembangunan infrastruktur bervisi keadilan sosial lalu diperhadapkan pada tantangan yang nyata. Kaum neoliberalis dan pemburu rente merupakan musuh paling riil yang bakal merintangi tercetusnya pembangunan infrastruktur bervisi keadilan sosial.

Padahal, pembangunan infrastruktur yang sengaja dikaitkan dengan keadilan sosial memungkinkan terselesaikannya persoalan-persoalan pelik modernisasi. Sebagai anak kandung modernisasi, proses pembangunan infrastruktur dan prospek pemanfaatan infrastruktur cenderung mempertegas stagnasi kaum marjinal. Dengan mengusung semangat modernisasi, kaum marjinal merengkuh akses yang sangat terbatas untuk turut serta menikmati manfaat infrastruktur. Bentangan jalan tol, misalnya, merupakan infrastruktur yang tak bisa dinikmati secara mudah oleh kaum marginal. Infrastruktur dalam konteks ini menjadi ikon terpeliharanya ketidakadilan sosial.

Ketika kemudian pembangunan infrastruktur semata mengikuti kehendak kaum neoliberalis dan sejalan pula dengan kemauan para pemburu rente, maka dengan sendirinya salah satu pilar penyanggah keadilan sosial mengalami keruntuhan. Arti penting infrastruktur lalu berada dalam spektrum yang terbatas. Infrastruktur gagal menjalankan peran transformatif untuk memberi ruang bagi kaum marjinal menyelamatkan diri dari jebakan kemiskinan. []

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
11/29/2014
12.254
IHSG
11/28/2014
5.149,89
4,57 (0,09%)