Dana tunai multifinance baru diatur 2013

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kemungkinan baru akan mengeluarkan aturan yang melandasi bisnis dana tunai multifinance pada tahun depan.

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Mulabasa Hutabarat mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus melakukan kajian skema bisnis dana tunai di multifinance. Kajian itu membutuhkan waktu sepanjang tahun 2012 ini. "Kami ingin memastikan, dana tunai itu sesuai atau sama persis dengan konsep pembiayaan kembali," ujar Mulabasa.

Pihaknya juga mengaku masih melakukan kajian dari sisi hukum. Hal ini untuk melihat, apakah pemberian dana tunai tidak melanggar undang-undang (UU) atau aturan yang ada. Tak hanya itu, kajian juga untuk memastikan, kegiatan dana tunai di perusahaan multifinance berbeda dengan pemberian kredit melalui bank.

Untuk saat ini, aturan yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sesuai aturan itu, bisnis multifinance hanya mencakup empat hal, yakni sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Artinya, jika Bapepam-LK ingin memberlakukan refinancing, harus mengubah PMK itu. Usaha pengubahan PMK itu sudah berlangsung mulai awal tahun 2011. Namun, sampai saat ini belum tuntas dan dalam draf perubahan PMK itupun kegiatan multifinance masih empat jenis. "Makanya kami membutuhkan waktu lama, namun diharapkan sebelum terbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), izin dana tunai sudah siap diberikan. OJK sendiri harus terbentuk pada tahun 2014," jelas Mulabasa.

Sekretaris Perusahaan BFI Finance Budi Munthe menyarankan, pemberian dana tunai di multifinance bisa kepada semua orang. Namun dengan catatan, calon nasabah harus mempunyai aset untuk ia biayai kembali, seperti motor atau mobil demi keamanan bisnis. Kemudian, besaran plafon yang diterima nasabah sebesar Rp 1 juta-Rp 100 juta. kbc10