BBM jebol, pemda ikut bertanggung jawab

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kuota bahan bakar minyak (BBM) tahun ini dipatok di level 40 juta kiloliter (KL). Namun angka itu diperkirakan membengkak hingga akhir tahun ini seiring tertundanya program pembatasan BBM bersubsidi.

Oleh karena itu, guna mengantisipasi angka pembengkakan BBM tersebut tidak terlalu tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut bertanggungjawab menjaga kuota BBM bersubsidi tahun ini.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, penegasan untuk ikut menjaga konsumsi BBM di daerah tersebut karena BPH Migas sudah menandatangani kuota BBM. "Sudah dibagi habis 40 juta kiloliter itu ke semua daerah. Pemda punya kewajiban bersama BPH Migas untuk sama-sama menjaga kuota itu,” kata Jero di Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Seperti diketahui, kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 40 juta kiloliter diperkirakan akan tembus hingga angka 47 juta kiloliter jika tidak dilakukan pengendalian konsumsi. Menurut Jero, melonjaknya kuota seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor.

“Kami perkirakan tahun ini akan melebihi kuota karena tahun ini ada 8 juta produksi sepeda motor dan mobilnya 940.000 unit. Oleh karena itu, pengendalian agar 40 juta kiloliter harus kita lakukan dengan keras,” ujarnya.

Pada Mei ini, lanjut Jero, pihaknya menyiapkan setidaknya 5 peraturan menteri terkait penghematan BBM dan juga listrik. Pertama, seluruh kendaraan operasional pemerintah, BUMN, dan BUMD diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi.

“Tentu nanti ada periode dimulainya, ada beberapa provinsi yang belum banyak dispenser Pertamax-nya. Kami akan atur jadwalnya, Jabodetabek, Jawa-Bali, setelah itu Sumatera dan seterusnya,” ujarnya.

Kedua, usaha perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM subsidi. Dia berharap mereka bisa memiliki satu tangki sendiri nantinya.

“Ada aturan setiap usaha pertambangan dan perkebunan nanti harus punya tangki sendiri. Biar yang kelebihan 7 juta kiloliter (prediksi 47 juta kiloliter) bisa dikurangi jadi 41 atau 41,5 juta kiloliter. Itu saya sudah senang, syukur-syukur kalau bisa lebih hemat lagi,” ujar Jero.

Ketiga, program konversi dari BBM ke BBG akan dipercepat. Pemerintah sudah menyediakan gasnya sebesar 35,5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), menyediakan converter kit-nya sebanyak 14.000 unit, dan memperbanyak SPBG. Rencananya, SPBG akan ditambah di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Palembang.

“SPBG ini terus kami tambah. Saya minta pengusaha SPBU mulailah bikin SPBG. Lalu pemdanya kalau orang mau minta IMB untuk SPBG, itu perlu 17 tandatangan. Saya minta janganlah, tolong dipercepat. Kalau ada yang lama-lamain, laporkan kepada saya,” tandas Jero.

Keempat, PLN diminta tidak lagi menggunakan BBM untuk bahan bakar pembangkit mulai Juni 2012. PLN juga diminta bisa lebih cepat mengembangkan energi baru terbarukan. Terakhir, akan ada aturan penghematan listrik dan air pada kantor-kantor dan rumah dinasnya masing-masing.

“Yang harus kita lakukan adalah gerakan penghematan besar-besaran, di segala lini. Ini akan berlaku Mei, kita tunggu Presiden umumkan dan minggu depannya langsung berlaku,” pungkasnya. kbc10