loading...
Kategori
Aneka BisnisLain Lain
Mode Baca
Kurs USD-IDR
4/23/2014
11.675
IHSG
4/23/2014
4.893,15
-5,06 (-0,10%)
Minyak Mentah
4/23/2014
102,15
0,02 (0,02%)
Emas
N/A
0,00
0,00 (0,00%)

Kemenhut Lamban Tuntaskan Pembahasan RTRW

Online: Kamis, 11 Juli 2013 | 19:10 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dinilai lamban menuntaskan Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiga tahun setelah pengesahannya, RTRW harus diselesaikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, untuk daerah-daerah yang Tim Terpadu (Tipdu) RTRW-nya telah mencapai kesepakatan maka langkah selanjutnya ada pada Kementerian Kehutanan. "Sekarang, kuncinya ada di Kementerian Kehutanan untuk menyetujui RTRW," ujar Herman dalam diskusi Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

DPR sendiri, menurut Herman, telah melakukan kunjungan spesifik terhadap lokasi-lokasi yang terindikasi mendapat dampak penting, cakupan luas dan bernilai strategis dari RTRW yang disusun. Pihaknya juga melakukan inventarisasi masalah dan masukan dari berbagai pihak.

"Prinsipnya kita tidak menghambat dan memproses setiap perkembangan sesuai dengan prinsip kebersamaan dengan kabupaten/kotan," ujar Herman.

Pihaknya juga membuka pintu lebar-lebar bagi pemerintah daerah yang ingin audiensi. Jika tim terpadu di suatu daerah telah mencapai kesepakatan, maka dapat segera mengirim surat kepada Kemenhut.

"Kami di DPR pasti segera mengagendakan pembahasan, jika lancar akan memberikan persetujuan. Prinsip kami, DPR tidak memperlambat. Kuncinya sekarang di Kementerian Kehutanan," terangya.

Lektor Kepala Bagian Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodik Ridho Nurochmat menyoroti optimalisasi peran DPR terutama jika berkenaan perubahan fungsi-fungsi hutan.

"Rekomendasi perubahan peruntukkan itu memerlukan persetujuan legislatif," tegasnya.

Sementara, merujuk PP No.24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, pemanfaatan kawasan hutan bisa dibenarkan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat memiliki tujuan strategis (nasional) misalnya kegiatan pertambangan.

Syaratnya, penggunaannya harus terlebih dulu mengantongi izin pinjam pakai yang disertai dengan kompensasi lahan. Lokasi lahan kompensasi ditetapkan sesuai dan diintegrasikan dalam proses perubahan RTRW.

Dengan cara ini investasi di semua sektor dapat diakomodir dalam rencana tata ruang. Kesempatan sama, pengajar Hukum Kehutanan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Budi Riyanto mendesak,Kemenhut agar mempercepat pengesahan RTRW yang telah disepakati oleh pihak daerah dan pihak tim terpadu.

"Mengingat RTRW yang telah disahkan akan menjadi dasar menyusun peraturan daerah (perda) masyarakat hukum adat terkait wilayah adat," ujarnya

Sebagai informasi, pada Mei lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan permohonan pengujian UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaga peradilan konstitusi itu menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Salah satunya ialah tentang pasal 5 ayat 1 yang mengatur hutan berdasar statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian dari hutan negara berdasarkan putusan MK tersebut harus dimaknai sebagai hutan hak. kbc11

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda