Pemerintah bakal revisi aturan toko modern jual 80% produk lokal

Jum'at, 08 Agustus 2014 | 10:20 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mengkaji ulang Permendag No 70/2013 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional dan Pusat Toko Modern. Aturan ini menjelaskan kewajiban untuk memasarkan produk dalam negeri sedikitnya 80% di toko modern dan pusat perbelanjaan berlaku efektif 2,5 tahun, yaitu mulai 12 Juni 2016.

Oleh karenanya, rencana itu diambil guna menindaklanjuti keberatan yang diajukan pelaku usaha yang menolak aturan wajib menjual 80% produk lokal di toko modern.

"Untuk Permendag 70, kita akan kaji lagi karena sudah tidak up to date. Saya tugaskan bu Srie (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri) dan lawyer dari Setneg (Sekretariat Negara) mempelajari untuk update Permedag 70 tersebut," kata Menteri Perdagangan M Lutfi di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/08/2014).

Lutfi menegaskan, aturan tersebut hanya akan direvisi bukan dicabut atau diperbaiki secara keseluruhan. Beberapa aspek yang akan direvisi seperti bentuk kebijakan dan presentase besaran produk dalam negeri yang dijual nantinya diharapkan akan mempermudah pelaku usaha.

"Kita sedang pelajari, tetapi kita ingin iklim perdagangannya lebih jelas. Semangatnya untuk meperbaiki iklim-iklim perizinan, investasi, dan perdagangan itu. Jadi semangatnya yang tidak cocok lagi, kita perbaiki," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan menganggap aturan tersebut tidak akan berjalan meski pemerintah memberikan jangka waktu 2,5 tahun sejak 2013.

Dia beralasan, hingga kini masih banyak produk impor yang dibutuhkan masyarakat dan mau tidak mau dijual di pusat perbelanjaan. Barang-barang impor yang dijual umumnya adalah yang tidak diproduksi di dalam negeri. kbc10

Bagikan artikel ini: