Subsidi tetap BBM, masyarakat juga harus siap beli harga mahal

Selasa, 30 Desember 2014 | 12:41 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana pemerintah menerapkan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap memberi konsekuensi harga berfluktuasi mengikuti harga minyak mentah dunia. Masyarakat pun harus siap menerima realita membeli BBM bersubsidi dengan harga jauh lebih mahal seperti yang berlaku saat ini.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menerangkan, ketika subsidi BBM tetap diberikan memang akan menguntungkan masyarakat selaku konsumen.Namun, hal itu hanya berlaku ketika harga minyak mentah dunia tengah anjlok seperti saat pada beberapa bulan terakhir.

Sebaliknya, kata Sofyano apabila harga minyak kembali melambung setidaknya ke posisi diatas US$90 per barel ditambah melemahnya kurs rupiah maka masyarakat harus pula membayar harga bbm diatas harga subsidi seperti yang berlaku selama ini. Apalagi jika BBM subsidi telah ditetapkan Pemerintah dengan BBM RON 92, ini niscaya akan lebih memberatkan masyarakat.

"Tidak ada satupun baik individu maupun institusi yang berani menjamin harga minyak mentah dunia ke depan mampu pada kisaran yang US$ 60-75 barel per barel," ujar Sofyano di Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Sebagaimana diketahui, dengan skema subsidi BBM tetap maka premium akan dikeluarkan pada golongan jenis tertentu. Alhasil, perhitungan premium akan disamakan dengan bahan bakar khusus seperti Pertamax. Sementara,rencananya pemerintah akan menetapkan plafon subsidi Rp 1.000-Rp 2.000 per liter.

Sofyano lantas mengibaratkan skema subsidi BBM tetap sebagai 'Jebakan Batman'. Pada satu sisi, menguntungkan fiskal perintah. Namun, lebih dari itu, akan memberatkan pendapatan rumah tangga masyarakat.

Sofyano menilai, pemerintah selama ini terkesan terjebak pada "besaran" subsidi. Padahal, sejatinya, besaran subsidi sangat bergantung pada volume atau kuota BBM. Realitasnya,trend kebutuhannya selalu meningkat dari tahun ke tahun tanpa bisa di 'cegah' pemerintah.

Sofyano juga menuturkan, dalam R-APBN 2015,penyusunan subsidi BBM secara eksplisit tidak memuat skema subsidi BBM tetap. Artinya, ketika pemerintah membuat kebijakan macam ini berpotensi besar mendapat penolakan dari dewan. Menurutnya, skema subsidi BBM tetap ini seharusnya belum dapat dijalankan pada Tahun Anggaran 2015.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga berpendapat, rencana penghapusan subsidi BBM Premium RON 88 kepada BBM RON 92, telah melanggar UU 22 Tahun 2001 tentang Migas.Pasalnya, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi,pemerintah tetap bertanggung jawab atas harga bbm bagi golongan masyarakat tertentu.

Keputusan MK tersebut,kata Sofyano merupakan keputusan final - telah menghapus pasal tentang harga bbm sesuai dengan mekanisme pasar. Artinya, jika pemerintah membuat kebijakan dengan hanya mensubsidi BBM jenis solar saja dan hanya untuk angkutan umum, maka Pemerintah harus terlebih dahulu merevisi UU Migas tersebut.

Jika ini tidak dilakukan, maka jelas Pemerintah dianggap melanggar UU. Sofyano menambahkan, apabila mengacu kepada UU Migas tadi,semestinya pemerintah dapat membuat keputusan dengan menetapkan siapa saja yang berhak atas harga bbm yang disubsidi. Faktanya,pemerintah sejak masa reformasi hanya mampu berteriak saja bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran.

"Pemerintah justru menutup mata, memang BBM bersubsidi itu bisa dinikmati bebas oleh siapapun juga yang memiliki kendaraaan bermotor jenis dan kelas apapun juga. Sikap Ini jelas

Melanggar UU Migas khususnya Pasal 28," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: