Pemerintah klaim skema subsidi BBM tetap tak salahi UU APBN

Selasa, 30 Desember 2014 | 17:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sofyan, pemerintah segera menyampaikan usulan kebijakan perhitungan subsidi BBM tersebut kepada DPR dalam pembahasan R-APBN-Perubahan 2015 mendatang. "Saya pikir bukanlah suatu hal yang melanggar UU.Sebab di APBN 2015 sendiri subsidi energi juga tetap dialokasikan sekitar Rp 270-an triliun,"ujar Sofyan di Jakarta, Selasa (30/12/2014).

APBN ,kata Sofyan tetap memberikan subsidi. Dengan kebijakan seperti ini, plafon subsidi yang dikeluarkan lebih terukur. Hanya saja,menurutnya,porsi belanja subsidi BBM 2015 akan jauh berkurang seiring penetapan skema harga BBM tetap.

Untuk diketahui,dalam APBN 2015, belanja subsidi energi dialokasikan sebesar Rp. 344,7 triliun. Terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 276 triliun dan subsidi listrik Rp 68,7 triliun. "Pemerintah tidak akan memakai sebanyak itu," cetusnya.

Sebagai catatan, belanja subsidi energi sejak 2009 terus mengalami peningkatan. Pada 2009, belanja subsidi energi sebesar Rp 138,1 triliun, 2010 Rp 192,7 triliun, 2011 Rp 295,4 triliun, 2012 Rp 346,4 triliun, 2013 Rp 355,0 triliun, dan 2014 (APBNP) Rp 403 triliun.kbc11

Bagikan artikel ini: