JK bilang, cabut subsidi BBM tak langgar UU

Jum'at, 02 Januari 2015 | 17:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menilai, pencabutan subsidi BBM premium sudah sesuai dengan undang-undang (UU). Dia beralasan, di dalam UU itu diatur hak pemerintah menetapkan harga BBM.

"Undang-undang mengatakan harga BBM itu ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada yang mengatakan sesuai harga pasar," kata JK kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2014).

Pemerintah hari ini menetapkan harga BBM jenis premium mulai tahun 2015 sebesar Rp 7.600 perliter, atau turun Rp 900 dari harga sebelumnya yaitu Rp 8.500 perliter. Sementara harga Solar turun menjadi Rp 7.250 perliter, atau turun Rp 250 dari harga sebelumnya Rp 7.500 liter.

Beberapa bulan lalu, pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar untuk penghematan subsidi. Namun setelahnya harga minyak dunia pun terus merosot, dari harga US$105 per barel yang diprediksi di dalam APBN 2014, turun menjadi di bawah US$60 per barel. Dengan demikian harga Premium tetap turun walaupun tanpa subsidi, sedangkan harga solar masih disubsidi Rp 1.000 per liternya.

Penentuan harga BBM sendiri diatur di UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas). Pada 2013 lalu Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal soal pengaturan harga BBM yang ditentukan oleh pasar. Namun di UU tersebut masih diatur pemerintah berhak menentukan harga BBM, selain itu pemerintah juga memiliki tanggungjawab sosial pada golongan masyarakat tertentu, dalam bentuk subsidi.

JK mengingatkan, meski mencabut subsidi premium pemerintah masih memberikan subsidi untuk solar dan minyak tanah.

Dalam kesempatan tersebut JK mengakui penetapan harga Premium dan solar itu masih bisa berubah sesuai harga minyak dunia. Bila harga minyak dunia naik ke angka US$100 per barel, maka subsidi akan kembali dipikirkan pemerintah.

"Iya nantilah kita rubah," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: