Cegah spekulan pangan, RI ingin tiru Malaysia dan Thailand

Senin, 08 Juni 2015 | 14:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah tengah merumuskan langkah guna menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran, salah satunya dengan menerbitkan Perpres Harga Kebutuhan Bahan Pokok.

Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel, dalam diskusi tentang ketahanan pangan di Jakarta, Senin (8/6/2015) menegaskan, pengendalian harga bahan pokok memang seharusnya dilakukan pemerintah, bukan spekulan. "Itu ada spekulan yang main. Inilah yang harus dikendalikan (pemerintah). Masak iya yang kendalikan harga itu spekulan? Pemerintah ingin ada pengendalian harga pangan seperti di Malaysia dan Thailand," kata Gobel.

Seperti beberapa waktu lalu, dia mencontohkan, kala harga gabah sedang turun, namun kenyataan di pasar harga beras justru naik tajam.

Gobel menyebut, Malaysia dan Thailand mampu mengendalikan harga pangan. Kedua negara itu tidak melepas sepenuhnya harga pangan di pasar. Karenanya, menurut dia, Indonesia juga perlu seperti itu, ditandai dengan terbitnya perpres harga bahan kebutuhan.

"Saya mendapat informasi dari pemerintah Malaysia bahwa harga pangan tidak dilepas sepenuhnya di pasar. Begitu juga di Thailand. Mereka sudah punya peraturan," terang Gobel

Gobel menambahkan, jika perpres itu terbit, aturan tersebut merupakan amanat UU Perdagangan dan UU Pertanian. "(Harga pangan) ini yang harus kami kendalikan melalui perpres. Makanya kami mengupayakan lewat perpres itu," ujar Gobel.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Srie Agustina, mengatakan, jika perpres harga kebutuhan bahan pokok sudah ada, kemudian pemerintah akan membuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang harga acuan kebutuhan pokok.

Dengan adanya harga acuan, konsumen bisa mendapatkan harga yang wajar dan terjangkau. Marjin yang didapatkan pedagang juga cukup normal, dan produsen tetap bisa menikmati pendapatannya.

"Saat ini, perpres tersebut ada di Sekretariat Kabinet dan sudah dibahas dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sudah diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, tidak ada masalah lagi," pungkasnya. kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: