Stop utang luar negeri untuk biayai ‎konservasi kelautan

Kamis, 07 Januari 2016 | 14:50 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak perubahan paradigma dalam konservasi kawasan kelautan di perairan Indonesia agar tidak lagi menggunakan dana utang luar negeri.

"Sejak lama Kiara mendesak perubahan paradigma di lembaga negara, khususnya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) karena banyak kearifan lokal pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang sudah ada dan terbukti arif," kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Menurut Abdul Halim, aktor pelestarian sumber daya pesisir dan laut di Indonesia seharusnya bukan orang asing yang penuh dengan utang, melainkan masyarakat pesisir di Tanah Air. Ia menolak keras dan tegas konservasi laut ala lembaga finansial asing yang dinilai tidak memberikan manfaat kepada nelayan tradisional Indonesia.

Dia berpendapat, melestarikan laut Indonesia tidak boleh memakai utang atau pinjaman, serta masyarakat pesisir di berbagai daerah sangat penting untuk terlibat secara penuh. Hal ini penting untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

"APBN untuk KKP cukup, bukan malah beralasan menghemat anggaran, tetapi lebih karena tidak memiliki kemampuan menyalurkan. Tidak perlu dukungan lembaga konservasi dan finansial asing," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: