Persaingan makin ketat, 1.500 kontraktor di Jatim alih profesi

Senin, 11 Januari 2016 | 07:17 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Makin ketatnya persaingan di bisnis kontruksi memaksa kontraktor yang tidak kuat beralih profesi dengan menekuni bisnis lain. Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir ada sekitar 1.500 kontraktor yang awalnya menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kontruksi (Gapensi) yang sudah tidak lagi aktif dan beralih ke bisnis lain.

"Tiga tahun yang lalu, anggota Gapensi Jatim mencapai 5.500 perusahaan, sekarang tinggal 4.000 perusahaan. Karena ketatnya persaingan, ada sekitar 1.500 badan usaha yang tak lagi berusaha di sektor kontruksi," ujar Ketua Gapensi Jatim, Muhammad Amin di Surabaya, Minggu (10/1/2016).

Saat lelang misalnya, pengusaha kontruksi hanya bisa mengajukan keuntungan hanya sebesar 2-3%. Jika diatas itu, maka dipastikan mereka akan kalah dan tidak akan mendapatkan proyek kontruksi. Padahal dulu, mereka bisa mengajukan keuntungan hingga 7%. 

"Sekarang kerja di sektor kontruksi tidak lagi seperti dulu, karena persaigan sangat ketat, keuntungan pun sangat kecil. Selain itu, pengawasan juga kian ketat. Seringkali juga pengawas tidak mengetahui bahasa kontruksi, akhirnya kita yang kena sangsi. Makanya banyak pengusaha kontruksi yang keluar dan memilih bekerja di sektor lain," ungkapnya.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dan ikut bertarung memperebutkan lelang proyek kecil di daerah yang nilainya dibawah Rp 50 miliar melalui anak perusahaan mereka. 

"Harusnya  BUMN tidak ikut bertarung untuk memenangkan lelang proyek kecil, biarkan proyek itu dikerjakan swasta kecil agar semuanya bisa hidup. Di Gapensi misalnya, sekitar 95% adalah prusahaan kontruksi yang masuk kategori Usaha Kecil menengah, jika mereka tidak diberikan kesempatan, mereka akan mati" terang Amin

Untuk itu, Amin berharap Gubenur memerintahkan kepada Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Instansi beserta Bupati dan Walikota agar proyek-proyek konstruksi di Jawa Timur yang bernilai di bawah Rp 50 Milyar dikerjakan oleh kontraktor swasta, tidak oleh BUMN beserta anak perusahaannya. Hal ini guna mendukung Permen PUPERA nomor 31/PRT/M/2015 yang sejalan dengan Mou BPP GAPENSI dengan Kementrian BUMN bahwa BUMN tidak boleh mengerjakan proyek di bawah Rp 50 Milyar.

"Selain itu, kami juga berharap BUMN yang sedang mengerjakan proyek besart di daerah untuk merangkul perusahaan kontruksi lokal untuk beberapa proyek yang bisa dikerjakan. Sinergi ini harus dibangun untuk kemajuan bersama," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Amin juga mengatakan bahwa untuk keberlangsungan organisasi, pertengahan bulan ini Gapensi Jatim akan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) yang akan dihadiri perwakilan dari 37 Badan Pengurus Cabang Gapensi Kabupaten dan Kota se Jatim.

"Ada beberapa agenda yang akan dilakukan saat Musda, diantaranya adalah menyusun dan menetapkan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja

Organisasi, memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya, memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban kepengurusan BPD Gapensi Jatim masa bhakti 2011 – 2016 dan terakhir memilih ketua dan kepengurusan baru," katanya.kbc6

Bagikan artikel ini: