Properti asing dibuka, pemerintah diminta siapkan land bank

Selasa, 19 Januari 2016 | 11:06 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah diminta segera menyediakan land bank terlebih dahulu, sebelum membuka 'kran' kepemilikan asing di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda mengatakan, jika land bank tidak siap maka kepemilikan asing akan menjadi masalah, karena tidak ada yang dapat mengendalikan dan menjamin ketersediaan lahan untuk rakyat Indonesia khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"IPW bukannya anti kepemilikan asing. Namun sebelum berpikir untuk dibuka lebih luas, seharusnya kita sudah siap dengan instrumen yang dapat mengendalikan harga tanah," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/1/2016).

Dampak tidak adanya pembatasan zonasi, menjadi indikator bahwa Indonesia belum siap untuk bersaing di sektor properti dengan negara-negara berkembang lainnya.

"Alih-alih cuma berpikir kepemilikan asing, seharusnya pemerintah lebih berpikir mengenai bagaimana investasi asing di sektor properti dapat masuk lebih mudah ke Indonesia. Karena dampaknya akan lebih signifikan dibandingkan hanya berpikir sempit mengenai kepemilikan asing," pungkasnya.

Ali melanjutkan, modal yang masuk untuk pengembangan properti dapat sekaligus memberikan stimulus bagi bergeraknya ratusan industri terkait yang akan memberikan dampak positif bagi sektor riil. kbc10

Bagikan artikel ini: