Lima aspirasi pekerja industri film soal revisi DNI

Rabu, 10 Februari 2016 | 18:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Niat pemerintah merevisi DNI atau Daftar Negatif Investasi sektor usaha film dalam bidang produksi, distribusi dan eksebisi patut didukung. Para pelaku industri film menilai niat tersebut merupakan langkah yang baik dan menjanjikan peluang besar bagi perkembangan perfilman di Indonesia.

Berikut lima aspirasi dari para pekerja film:

1. Mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani revisi Peraturan Presiden tentang pembukaan DNI bidang usaha film sektor eksibisi, distribusi, produksi dan teknik.

2. Sebagai pelaku industri film, kami melihat revisi ini sebagai sebuah peluang besar untuk memajukan industri perfilman nasional. Revisi DNI dalam bidang usaha film bukan hanya akan memberikan akses permodalan dan penambahan layar, tetapi juga peningkatan standar dan kapasitas kompetensi pekerja film kreatif tanah air.

3. Meminta pemerintah melalui Kemendikbud dan BEKRAF untuk segera menyiapkan kebijakankebijakan pendukung agar pembukaan DNI ini menjadi efektif dan memberikan jaring pengaman bagi pengusaha lokal.

4. Mendesak pemerintah dalam hal ini Mendikbud untuk segera menetapkan tata edar film sesuai amanat Pasal (29) UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Selain itu, Mendikbud harus membuat integrated box office system yang berlaku untuk film asing dan film nasional yang dapat diakses datanya secara harian berisikan data penonton, jumlah layar yang didapat dan jumlah jam tayang yang diterima setiap film.

5. Meminta eksibitor untuk lebih memberikan kesempatan kepada Film Indonesia. Mengingat Pasal 32 UU No 33 Tahun 2009 tentang Film yang menyatakan pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurangkurangnya 60% dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 bulan berturut-turut. kbc12

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: