P3I nilai pemeriksaan ulang perkara Kadin tak sejalan dengan semangat Inpres 1/2015

Jum'at, 12 Februari 2016 | 11:29 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Upaya pemeriksaan ulang kasus dana hibah Pemerintah Provinsi kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dinilai oleh pengusaha telah menyalahi semangat dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2015.

Untuk itu, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur Haries Purwoko meminta aparat kejaksaan memperhatikan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pengadaan barang/jasa yang dilandaskan semangat membantu dan mensupervisi para pihak yang terlibat.

 

Dikatakan Haris, semangat Inpres itu jika ditelaah adalah untuk mendorong percepatan dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang kurang mendukung.

"Nah semangat ini tidak terlihat dalam perkara dana hibah KADIN Jatim jilid dua. Sebab, perkara tersebut jelas sudah inkrah, kok sekarang diperiksa ulang lagi. Ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku dunia usaha," kata Haris di Surabaya, Kamis (11/2/2016).

 

Ia juga mengingatkan pertemuan Presiden Jokowi dengan pelaku usaha dan KADIN Pusat di Istana beberapa waktu silam, dimana presiden meminta para pengusaha tidak perlu panik menghadapi situasi global.

"Ketika itu Pak Jokowi mengatakan akan mendorong jajaran pemerintahan di pusat dan daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Kapolri dan Jaksa Agung," urainya.

 

Kemudian, tambahnya, diterbitkan Inpres tersebut oleh presiden yang merujuk juga kepada UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebelumnya, lanjut Haris, presiden sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi.

"Ini semua semangatnya untuk mendorong pelaku dunia usaha agar tidak semakin terbebani. Karena kami para pengusaha ini yang menggerakkan perekonomian," katanya.

 

Sehari sebelumnya, P3I Jatim bersama puluhan asosiasi pengusaha mengadakan pertemuan di kantor KADIN Jatim, sebagai bentuk dukungan terhadap sikap KADIN yang menyesalkan pemeriksaan ulang perkara dana hibah KADIN Jatim saat ini. Padahal perkara yang sama sudah divonis pengadilan dan inkrah pada Desember 2015 silam.

Asosiasi pengusaha tersebut menyatakan menolak segala bentuk kriminalisasi yang berlindung di balik topeng penegakan hukum. Karena hal ini akan berdampak luas terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dalam kacamata pengusaha di Jatim, perkara ini sudah inkrah di pengadilan. Tetapi sekarang diulang lagi, hanya karena pejabat di kejaksaan orang baru. Kondisi ini yang dimaknai sebagai tidak adanya kepastian hukum oleh pengusaha. Dan ini meresahkan dan membuat gaduh di kalangan pengusaha," tandas wakil ketua umum KADIN Jatim Deddy Suhajadi usai pertemuan tersebut.kbc6

Bagikan artikel ini: