Aturan Menteri Susi bikin 10 ribu pekerja pengolahan ikan menganggur

Senin, 21 Maret 2016 | 12:37 WIB ET

BITUNG, kabarbisnis.com: Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan melakukan moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan kegiatan alih muatan di tengah laut (transhipment) berdampak pada menyusutnya pasokan ikan di Tanah AIr.

Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional, Rudy Walukow mengatakan, transhipment berkaitan erat dengan kapal angkut dan kapal tangkap di laut lepas. Tidak beroperasinya kapal angkut, barimbas kepada tidak beroperasinya kapal tangkap.

"Ada 250 kapal angkut dan 71 kapal tangkap di Bitung," kata Rudy di Bitung, Sulawesi Utara, akhir pekan lalu.

Pemberlakuan moratorium transhipment oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membuat kapal-kapal tersebut tidak lagi beroperasi. "Semua kapal-kapal itu sekarang nongkrong," imbuh Rudy.

Pasokan ikan yang minim lantaran pemberlakuan aturan tersebut, sebanyak 10.800 pekerja pabrik pengolahan ikan di Bitung sudah dirumahkan dan 3.200 ABK tidak melaut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberlakukan moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan transhipment sejak 2014. Itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium dan Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang alih muatan. Tujuan penerbitan Permen ini adalah untuk pengawasan serta pengendalian praktik illegal fishing yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 30 triliun per tahun.

Selain dua kebijakan itu, Menteri Susi juga mewajibkan pengukuran ulang untuk kapal-kapal nelayan. Pengukuran ulang ini dimaksudkan agar memverifikasi ukuran kapal sesuai dengan aslinya. Pengukuran ini juga untuk mendata ulang kapal-kapal nelayan sehingga bisa perbandingkan antara tonase dengan hasil tangkapan. Bila menolak, Kementerian mengancam tidak akan mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). kbc10

Bagikan artikel ini: