E-commerce diprediksi sumbang 20% dari PDB pada 2020
JAKARTA, kabarbisnis.com: Industri e-commerce Tanah Air diyakini akan terus berkembang pesat. Bahkan diperkirakan pada tahun 2020 mendatang kontribusi industri e-commerce terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai 20 persen.
Chairman MatahariMall.com dan Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia (Idea) Emirsyah Satar mengatakan, banyak pemain e-commerce baik lokal maupun asing yang siap bersaing di pasar Indonesia.
Ada tiga jenis e-commerce, pertama, e-commerce Business To Consumen, target market dari bisnis adalah perusahaan menjual barang langsung ke konsumen, contoh e-commerce-nya adalah Lazada, MatahariMall.com dan Zalora.
Kedua, e-commerce Business to business, target market dari bisnis ini adalah perusahaan ke perusahaan, contoh e-commerce-nya adalah Mbiz.
Ketiga, e-commerce Business to Government, target market bisnis adalah pemerintah, contoh e-commerce-nya adalah AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhinneka.com dan Mbiz.co.id.
Emir mengatakan saat ini, jenis e-commerce yang sedang tumbuh pesat di Indonesia adalah e-commerce Business To Consumen.
Pada tahun 2014, penjualan e-commerce Business to Consumen mencapai US$ 1,1 miliar dan pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai US$ 16 miliar.
Emir menjelaskan tidak hanya e-commerce business to customer saja yang tumbuh tetapi e-commerce business to government diperkirakan berkembang pesat.
Faktor yang mempengaruhinya adalah anggaran belanja pemerintah yang cukup besar mencapai Rp 700 triliun.
Ia mengatakan pemerintah bisa belanja barang melalui e-commerce, produk-produk yang bisa dibeli adalah elektronik, medical dan alat tulis kantor. "Semua jenis e-commerce harus tumbuh dan sama-sama membangun marketplace," ujar dia dalam acara" Membangun Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan," di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan e-commerce business to government bisa masuk ke dalam sistem e-katalog LKPP. Pemanfaatan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah.
Ia mengatakan LKPP bersama empat e-commerce business to government yaitu Anugrah Pratama, Ayooklik, Bhinneka dan Mbiz sudah menandatangani pakta integritas untuk membangun e-marketplace pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Fakta integritas ini bisa membuka peluang positif baik bagi pemerintah maupun pelaku e-commerce," ujar dia.
Melalui e-Katalog, instansi pemerintah bisa langsung membeli barang yang dibutuhkan tanpa proses tender, bergabungnya 4 e-commerce ke dalam e-katalog semakin mempermudah proses transaksi.
Sepanjang periode Januari-Mei 2016, terdapat 13.000 paket pengadaan pemerintah dengan nilai mencapai Rp 9 triliun, semua proses transaksi dilakukan melalui e-katalog.
Tampilan Menu WhatsApp Pindah ke Bawah, Ini Penyebabnya
Keceriaan Yatim Piatu Ikuti Kisah Nuzulul Quran Sembari Ngabuburit Maritim di Pelabuhan
DJP: Kenaikan PPN Jadi 12% Pertimbangkan Fatsun Politik hingga Kondisi Ekonomi
Survei Ini Ungkap RI Mulai Bergerak Menuju Masyarakat Non-Tunai
ABC Ajak Ibu-ibu Penggerak Dapur Komunitas di Surabaya Bagikan 19.000 Paket Kebaikan Masakan