Pemprov Jatim raih predikat WTP 2015 dari BPK

Senin, 13 Juni 2016 | 16:01 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas hasil Laporan Hasil Keuangan (LHP) tahun 2015.

Penghargaan WTP ini langsung diberikan BPK yang diwakili anggota Komisi V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, diterima Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan pimpinan DPRD Jatim, Senin (13/6/2016).

Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pemberian opini WTP ini adalah cerminan akutanbilitas yang baik yang dimiliki pemerintah provinsi Jatim yaitu telah menerapkan sistem akuntasinnya berbasis akrual, dan dari akutanbilitas yang baik dengan berbasis akrual ini merupakan modal yang cukup menghasilkan kinerja yang baik.

"Ingat dasar utama pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan daerah adalah kewajaran penyajian pos - pos laporan keuangan dalam semua hal yang material dibandingkan dengan standar akutansi pemerintah (SAP). Kewajaran disini bukan kebenaran mutlak atas suatu transaksi, melainkan kewajaran atas hal-hal yang material atau signifikan atas penyajian laporan," ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki beberapa hal. Pertama, yaitu mengoptimalkan kualitas personil yang menangani fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Yang kedua, yaitu meningkatkan pengendalian penyaluran dana hibah kepada lembaga,kelompok, organisasi, dan kelompok masyarakat yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

Ketiga yaitu meningkatkan pengendalian kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi negeri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan jasa konsultasi. "Untuk temuan perbaikan ini pihaknya mengimbau kepada Pemerintah provinsi Jatim untuk segera langkah perbaikan selama 60 hari," ujarnya seperti dilansir dari kominfo.jatimprov.go.id.

"Alhamdulillah pemerintah provinsi dapat WTP dari BPK RI, dan penghargaan WTP ini juga bantuan dari teman media yang selalu memberikan pemberitaan positif terhadap kinerja dan keungan pemerintah provinsi Jatim," ujar Gubernur Jatim, Soekarwo ditemui usai rapat paripurna.

Terkait dengan adanya permintaan perbaikan untuk dana hibah dari BPK ia mengatakan untuk sisa bansos hibah ini akan diselesaikan dan diperbaki oleh pemprov Jatim dalam waktu dekat.

Sementara itu untuk tenaga akuntansi ini pihak pemprov terus melakukan perbaikan dengan menyekolahkan dan kursus pegawai pemprov ke laboratoriun BPKAD. "Memang pegawai di pemprov bukan tenaga akuntan. Namun pihaknya tetap mendiklat pegawai pemprov ke BPKAD,"tegasnya.

Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, meminta Pemprov Jawa Timur segera melakukan revisi terkait penilaian Laporan Hasil Keuangan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI terhadap kinerja keuangan Pemprov Jawa Timur.

“Harus segera dilakukan perbaikan, jangan sampai terlambat. Karena itu, menjadi kewenangan Pemprov setelah dilakukan penilaian terhadap BPK,” papar Abdul Halim Iskandar. kbc10

Bagikan artikel ini: