Wacana menghapus Kementerian BUMN

Rabu, 27 Juli 2016 | 09:34 WIB ET
Rini Soemarno saat meninjau gudang Bulog.
Rini Soemarno saat meninjau gudang Bulog.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menelurkan gagasan penghapusan Kementerian BUMN yang selama ini membina ratusan perusahaan pelat merah. Sebagai gantinya,akan dibentuk lembaga pengelola profesional sehingga tidak lagi bergantung kepada keuangan negara. Bagaimana teknisnya?

Rini berpendapat ide penghapusan Kementerian BUMN dimaksudkan agar perusahaan pelat merah dapat bertindak secara lebih cepat, efisien, dan selaras dengan fungsi korporasi. BUMN perlu dikelola lembaga pengelola agar fungsi korporasi dapat berjalan secara lebih efektif.

"Perlu ada lembaga pengelolaan BUMN yang bisa bertindak secara cepat, efisienan, efektif dan selaras dengan sistem korporasi. Ini memang pemikiran yang cukup progresif,"ujar Rini di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengusulkan dibentuknya super holding sebagai pengganti peran Kementerian BUMN. Ditargetkan, peta jalan (roadmap) super holding ini dapat selesai pada tahun 2016 ini.

"Dalam konteks ini kami usulkan ada pembentukan super holding sebagai pengganti peran Kementerian BUMN. Jadi, dalam hal ini kami mengusulkan bahwa dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN tidak bentuk kementerian tapi berbentuk super holding," tutur Rini.

Gagasan super holding ini bukanlah sekadar wacana. Malaysia dan Singapura sudah menerapkan konsep ini dalam pengelolaan BUMN.

"‎Ya itu wacana yang kita lemparkan kan. Jadi tentunya masih banyak diskusinya ke sana. Memang kalau kita lihat negara lain seperti di Singapura, Malaysia itu mereka bentuknya super holding. Seperti di Malaysia itu Khasanah, di Singapura juga ada Temasek. Itu membuat mereka jadi lebih lincah, fleksibel, mendunia," kata Rini.

Menurut Rini adanya pembentukan super holding ini maka BUMN dapat berinvestasi di seluruh dunia tanpa bergantung pada anggaran yang disediakan negara. "Mereka investasi di negara lain juga dan tidak tergantung dari anggaran negara, tidak membebani anggaran negara. Jadi, memang betul-betul berfungsi sebagai korporasi," tandasnya.

Mantan orang nomor satu di Astra Group ini mengklaim rencana pembentukan super holding ini masih sejalan sengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kendati begitu, Rini tidak menampik perlunya amandemen perundang-undangan tersebut sesuai dinamika perkembangan zaman yang ada.

"Karena, memang sangat penting kita melakukan revisi terhadap UU yang sekarang. Karena dalam perjalanannya kita sudah menghadapi ekonomi global, ASEAN juga jadi satu pasar, dan kita berkompetisi dengan negara-negara ASEAN secara terbuka," tutur dia. kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: