Perkuat perdagangan antar pulau, Kadin siap evaluasi 26 KPD Jatim

Kamis, 25 Agustus 2016 | 07:56 WIB ET
Rakhmat Junaidi
Rakhmat Junaidi

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur akan melakukan koordinasi ulang dan mengevaluasi kerja tim Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jatim yang ada di 26 Provinsi di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan karena melihat adanya tren penurunan kinerja perdagangan antar provinsi Jatim di tahun ini.

"Ada beberapa kendala di lapangan dan kami akan segera melakukan evaluasi ulang," tegas Plt. Kadin Jatim, Deddy Suhadjadi ketika dikonfirmasi di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (24/8/2016).

Menurut Deddy, sejauh ini kinerja tim KPD memang kurang optimal karena Kepala KPD tidak langsung turun ke lapangan untuk memantau dan melakukan pengecekan tentang apa-apa yang dijual dan yang dibeli Jatim di berbagai daerah yang bersangkutan.  Akibatnya, dari data yan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menunjukkan, tren perdagangan antar daerah Jatim di tahun ini mengalami kontraksi.

Net ekspor antar daerah Jatim pada triwulan I/2018 tercatat mencapai Rp 25,775 triliun, sementara pada triwulan II/2016 mencapai Rp 25,029 triliun. Pencapaian tersebut jika dibanding triwulan II/2015 yang mencapai Rp 29,900 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar 22,75%. Sementara kumulatif hingga triwulan II/2016 dibanding kumulatif II/2016 tercatat mengalami penurunan sebesar 11,31%

"Salah satu penyebab tidak optimalnya KPD adalah penunjukan Ketua KPD asal-asalan. Seharusnya Ketua KPD itu dari kalangan pengusaha dan bukan dari kalangan birokrasi. Kita harus terus merapatkan rantai perdagangan antar daerah kita karena pasar di Indonesia ini sangat besar dan menjadi incaran banyak negara di seluruh dunia dan ini harus kita pertahankan," ujarnya.

Walaupun demikian, Deddy penyatakan pertumbuhan ekonomi Jatim masih sangat bagus. Pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2016 sesuai rilis Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat statistik (BPS) tumbuh sebesar 5,5%. Sementara untuk perdagangan antar pulau dari Jatim, data di BPS memberi kontribusi pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,44% atau senilai Rp 25,029 triliun dari total PDRB Jatim sebesar Rp 460,28 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap Organisasi Kadin Indonesia, Rakhmat Junaidi mengatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia saat ini secara umum sudah menunjukkan perbaikan. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah harus diapresiasi positif karena nyatanya mampu membawa perekonomian Indonesia bergeliat dengan kemampuannya sendiri tanpa mengandalkan perbaikan ekonomi dunia.

"Kondisi ekonomi seperti sekarang itu disebabkan adanya proses yang panjang. Bukan garuk gatal. Ada rentetan kejadian dari keputusan yang dibuat. Dan kita harus mengapresiasi langkah pemerintah yang dengan semangat tinggi telah berusaha membawa dunia usaha dan perekonomian Indonesia kembali bergairah disaat harga minyak dan batu bara drop di level dunia yang berpengaruh pada penurunan perolehan pajak," tegas Rakhmad.

Dan saat ini, sesuai perintah dari Pemerintah Jokowi-JK, Kadin Indonesia tengah melakukan evaluasi dari seluruh paket pebijakan ekonomi ke-I hingga ke-XII. Kadin diminta untuk melakukan review tentang hasil dari seluruh kebijakan tersebut, dampak positifnya dan kendala yang masih ada dalam melaksanakannya. "Masih kami gali dari seluruh perwakilan Kadin di Indonesia karena ini tidak mudah," tutupnya.kbc6

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: