JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah DKI Jakarta bebaskan tanah bernilai kurang dari Rp 1 miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meringankan beban hidup wajib pajak. "Itu dasar kebijakannya," kata Agus, Rabu (31/8/2016).

Agus mengatakan, kebijakan pembebasan tersebut ada pengecualiannya. Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak yang nunggak PBB-P2 sampai dengan tahun 2015.

"Mereka akan ditagih pajak terutang sesuai perundang-undangan," katanya.

Selain itu, pembebasan juga dikecualikan bagi tanah kosong dan bangunan komersial. kbc10

Berita Terkait

Umum

Pemprov DKI Bakal Blokir NIK Penduduk yang Tinggal di Luar Jakarta

29 Februari 2024, 06:40

Bank

Bank DKI salurkan kredit Rp31,98 triliun per Juni 2020

6 Agustus 2020, 13:39

Bank

Bank DKI sabet Annual Report Award

22 November 2019, 08:49

Pasar Modal

Anies-Sandi pastikan Pemprov DKI siap lepas saham produsen bir

9 April 2018, 13:03

Nasional

Pemprov DKI Jakarta beri karpet merah bagi pelaku usaha

23 Oktober 2017, 13:54

Nasional

Program OK-OCE masuk APBD-P DKI 2017

5 September 2017, 17:38

Bank DKI ekspansi tiga kantor baru

31 Agustus 2017, 10:33

Bank

Bank DKI dan BNI sinergi garap bisnis konsumer, terbitkan kartu kredit ini

25 Agustus 2017, 07:11

Nasional

Istana sebut Gubernur Jakarta baru bakal beri aura positif investasi RI

3 Mei 2017, 08:52

Properti

Bos Lippo Group siap bantu Anies-Sandi wujudkan rumah DP Rp0

21 April 2017, 07:56