Perkuat sinergi, TPID Jatim resmikan roadmap pengendalian inflasi

Jum'at, 09 September 2016 | 21:09 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jatim memperkuat sinergi dengan TPID di 16 kota/kabupaten dengan meresmikan roadmap pengendalian inflasi TPID kabupaten/kota guna memperkuat upaya pengendalian inflasi di seluruh wilayah Jatim.

Program pengendalian inflasi yang telah dituangkan dalam roadmap pengendalian inflasi daerah mengacu pada 5 pilar strategi pengendalian inflasi Jatim yakni Penguatan Kelembagaan, Produksi, Distribusi dan Konektifitas, Regulasi dan Monitoring, Kajian dan Informasi, serta Pengendalian Ekspektasi atau biasa disingkat GADIS REMO KANGEN.

Pengarah TPID Jatim, Benny Siswanto, mengatakan penyusunan roadmap pengendalian inflasi yang terstruktur dan menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan menjadi panduan TPID kabupaten/kota dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan mensinergikan kebijakan antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun instansi terkait dalam mengawal pencapaian sasaran inflasi daerah.

“Oleh karena itu, penandatanganan roadmap di 16 TPID kabupaten/kota di Jatim ini diharapkan semakin memperkuat keselarasan langkah TPID provinsi dan TPID kabupaten/kota dalam mendorong terwujudnya inflasi Jatim yang rendah dan stabil,” ujar Benny usai High Level Meeting TPID Jatim di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (9/9/2016). .

Benny yang juga Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim, menambahkan High Level Meeting TPID Jatim ini sebagai wujud nyata implementasi salah satu pilar strategi utama dalam roadmap TPID, yaitu Penguatan Kelembagaan. Rapat ini juga dalam rangka mendorong penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antar wilayah melalui percepatan implementasi Program Kerjasama Antardaerah dengan optimalisasi peran BUMD dalam memperkuat lembaga buffer daerah.

Ke depan, program kerjasama antardaerah ini juga diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai program/kebijakan yang telah diinisasi oleh pemerintah sebelumnya, antara lain Toko Tani Indonesia (Badan Ketahanan Pangan), Pasar Tani (Dinas Pertanian), dan Rumah Pangan Kita (Bulog), serta Program Warung Jatim yang saat ini sedang diinisasi oleh Disperindag Provinsi Jatim.

Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat peran pemerintah dalam mengelola kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis di Jawa Timur, sehingga mendorong terjaganya stabilitas harga baik di level produsen dan konsumen guna mewujudkan tata niaga pangan yang efisien.

Disamping itu, TPID Jawa Timur pun terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif kepada para stakeholder maupun pemangku kepentingan, dan mempercepat komunikasi dan koordinasi antar pimpinan untuk membantu pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

“Dalam hal ini, TPID Jatim terus memperkuat sinergi antar instansi terkait dalam percepatan implementasi Program Pengembangan Sistem Informasi Pangan yang komprehensif, terintegrasi dan dilengkapi dengan mekanisme early warning system,” papar Benny.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BI dan seluruh jajaran instansi pemerintah provinsi Jatim yang tergabung ke dalam TPID Jatim tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pengendalian inflasi yang semakin kompleks dan bersifat struktural, yang terutama disebabkan oleh lemahnya kelembagaan di sektor pertanian/peternakan dan asymmetric information, sehingga rentan dimanfaatkan oleh para spekulan yang berdampak pada meningkatnya risiko terjadinya gejolak harga pangan di Jawa Timur.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak terlalu khawatir dan panik dalam merespon isu-isu terkait gejolak harga komoditas. Melalui berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut, kami optimis inflasi Jatim dapat terkendali di tahun 2016 di kisaran 4% plus minus 1%.kbc8

Bagikan artikel ini: