Penuhi kebutuhan daging nasional, Pemprov Jatim siap bentuk BUMD penggemukan sapi

Senin, 10 Oktober 2016 | 22:35 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Provinsi Jawa Timur kian mengukuhkan diri sebagai basis produksi sapi nasional. Ini menyusul rencana pemerintah setempat membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus melakukan kegiatan penggemukan sapi. Hal ini guna memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang terus meningkat.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, rencana itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan tengah menunggu persetujuan Menteri Perdagangan. Hal ini berkaitan dengan izin importasi sapi bakalan serta pinjaman modal.

"Sebetulnya sudah direstui dan SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) siap menggelontorkan pinjaman. Namun bunganya satu persen di atas BI Rate. Artinya 7 persen atau lebih, ya saya nggak mau karena akan berdampak ke harga jual di pasaran. Kita maunya bunganya hanya 4 persen," katanya saat Ngopi Bareng dan Bincang Santai dengan media di kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (10/10/2016).

Dipaparkannya, proses pembentukan BUMD tersebut terus dimatangkan. Salah satunya adalah soal lahan untuk peternakan. Pemprov Jatim, lanjut dia, sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan TNI yang menyatakan kesediaannya menyediakan lahan seluas 5.000 ha, di antaranya seperti di Tulungagung, Blitar, dan Malang. “Tapi ini akan dikembangkan lagi, butuhnya menjadi 1.000 ha,” kata Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo.

Diakuinya, untuk tahap awal dana yang dibutuhkan untuk pembentukan BUMD penggemukan sapi tersebut mencapai Rp13 triliun untuk 947 ribu ekor sapi atau dengan asumsi konsumsi daging sapi saat ini 2,2 kg/kapita. Adapun bila konsumsi ditingkatkan oleh pemerintah menjadi 2,61 kg/kapita, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp17 triliun.

"Kita maunya penggemukan dulu, baru nanti kalau berhasil ditingkatkan ke bridding, baru ke sapi bakalan," tandasnya.

Pakde Karwo menuturkan, untuk mendatangkan bibit sapi tersebut pihaknya mengincar dua negara pemasok, yakni Selandia Baru atau Australia. Namun dia lebih cenderung memilih Selandia Baru karena memiliki kemampuan untuk berproduksi atau melahirkan sampai tujuh kali, dibandingkan sapi dari Australia yang hanya dua kali.

Selain melakukan program penggemukan sapi, Jatim juga sudah 3 tahun ini melakukan program inseminasi buatan (IB) yang saat ini sudah ada kelahiran anak sapi mencapai 1 juta ekor lebih per tahun. Sehingga total populasi sapi di Jatim saat ini sudah mencapai 4,2 juta ekor.

Ditambahkan Pakde, selama ini Jawa Timur surplus sampai 300 ribu ekor sapi per tahun, sehingga rutin memasok ke daerah lain (antar provinsi). Hanya saja, saat ini Pemprov Jatim berupaya agar pengiriman sapi ke daerah lain tidak hanya berupa daging sapi mentah glondongan tetapi dalam bentuk packaging dan sudah di cold storage.

“Di Jatim ini ada 6 rumah potong hewan (RPH) yang standarnya sudah internasional seperti di Lamongan, Pasuruan, Malang, Jemundo , Surabaya dan Tuban, nah saya pinginnya sapi kita ini punya nilai tambah yang lebih jadi harus di cold storage dulu baru dikirim ke Jakarta, jadi bukan mereka yang ambil ke sini, dan nilai tambahnya ada di Jatim,” jelasnya.

Pakde Karwo berujar, jika program penggemukan sapi itu terealisasi, maka Jatim berpotensi mampu memenuhi kebutuhan daging nasional hingga 55 persen. 

Sementara itu rencana pembentukan BUMD untuk pengembangan sapi oleh Pemprov Jatim itu mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

"Kami memang berharap ada BUMD khusus, jadi tak melibatkan swasta saja," ujar anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun.

Dengan demikian, kata politikus asal Partai Amanat Nasional itu, seluruh masyarakat dapat menikmati program swasembada daging tersebut. Bila lahan masih kurang, Agus menyarankan pemerintah provinsi menggandeng Perhutani yang memiliki lahan cukup luas.

"Perusahaan penggemukan (feedloter) sapi juga cukup banyak di Jatim," katanya.

Agus optimistis program itu akan menggairahkan rumah potong hewan (RPH) agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Asalkan, lanjutnya, pemprov mau membatasi penjualan sapi hidup ke luar Jatim. kbc7

Bagikan artikel ini: