Keseriusan Kementan bela peternak unggas mandiri dipertanyakan

Kamis, 03 November 2016 | 19:28 WIB ET
(istimewa)
(istimewa)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Atas permintaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU), Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengevaluasi  Permentan No 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras yang ditandatangi Menteri Pertanian Amran Sulaeman pada Mei 2016. Namun, peternak ayam ras pedaging (broiler ) mandiri mempertanyakan keseriusan pemerintah menerbitkan regulasi yang mampu menciptakan iklim bisnis perunggasan yang berkeadilan. 

Peternak mandiri ‎menduga masih adanya  lobby  perusahaan ternak skala besar (integrator)  yang tetap ingin mendominasi struktur pasar daging ayam di Tanah Air.Demikian Ketua Umum Perhimpunan Insan Peternakan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko kepada kabarbisnis.com, Kamis (3/11/2016).

Singgih mengatakan peternak mandiri yang notabene merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menagih janji Mentan Amran Sulaiman yang akan mengeluarkan tiga permentan berkaitan kelangsungan usaha agibisnis perunggasan nasional. Kini, satu Permentan No 26 Tahun 2016 ini dirilis, namun baru dalam hitungan bulan saja sudah akan direvisi.

Dalam pembahasan revisi permentan tersebbut, menurut Singgih, Kementan memang mengundang para pemangku kepentingan. Namun dalam public hearing terakhir, Senin (31/10/2016), peternak menemukan sejumlah kejanggalan. Singgih melihat usulan peternak Pasal 12 berkaitan peredaran bibit  khusus buat peternak UMKM malah dihilangkan.

Dalam klausul, peternak mandiri menginginkan peredaran bibit/DOC sebesar 50 % dari total produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.Porsi itu meningkat dalam dua-tiga tahun mendatang menjadi 60-70%. Bukan seperti dalam praktik bisnis yang terjadi berlaku saat ini, para peternak uggas broiler hanya memperoleh jatah 15-20% saja.

Menurut Singgih, kondisi ini terjadi karena perusahaan pembibitan yang lebih memprioritaskan memasok bibit ayamya kepada usaha budidayanya sendiri atau peternak plasma. Sulitnya memperoleh kepastian pasokan DOC menyebabkan peternak unggas mandiri kesulitan menghitung analisa resiko dan kesinambungan bisnisnya.

Pasalnya, mahalnya haga bibit akan menaikkan Harga Pokok Produksi (HPP). Namun, bukan berarti harga live birth juga naik. Peternak mengalami kerugian karena pada waktu bersamaan perusahan integrator juga melepaskan hasil ternaknya ke pasar dengan dalih bersamaannya waktu panen.

Data yang diolah PINSAR dan Kemendag rerata harga live birth di tingkat peternak pada Oktober sebesar Rp 17.914 per kilogram (kg) turun 0,23% dari September Rp 17.995 per kg. Sementara harga rerata daging ayam ditingkat eceran Rp 30.378 per kg turun 2,1% dibandingkan rerata September 2016 Rp 31.041 per kg.

Berkaitan segmentasi pasar,peternak mandiri  menginginkan ketegasan Kementerian mewajibkan perusahaan besar menuntaskan persoalaan paska panennya atau memiliki rumah potong hewan (RPH) Tidak seperti dalam praktik bisnis yang berlaku saat ini, semua hasil budidayanya juga digelontorkan ke pasar tradisional .

Sudah sepantasnya perusahaan integrator memiliki segmentasi pasar khusus yakni memperkuat rantai dingin . Hasil produk unggas broiler mereka dijual dalam bentuk olahan seperti nugget atau bakso. Atau mereka dapat menjualnya ke pasar hotel , restauran dan katering (horeka) dan ekspor.

"Usulan kita, hingga akhir tahun ini dapat memasarkan sekitar 25 % dari total hasil budidaya unggasnya sendiri. Kemudian meningkat secara bertahap tahun tahun berikutnya antara 50-70 persen," terangnya.

Sekertaris Presidium Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) Aswin Pulungan mengatakan belasan perusahaan integrator menguasai  80-90 % pasar unggas nasional. Sementara sisanya, direbutkan 6.000 peternak broiler mandiri akibat dilegalnya pemodal besar terjun dalam budidaya dan menjualnya ke pasar tradisional sebagaimana tertuang dalam  UU 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Direktur Perbibitan dan Produksi Hasil Ternak Kementan Surahman Suwandi mengatakan pihaknya tengah menata ulang Permentan 26 Tahun 2016 tentang ketersediaan DOC, budidaya dan segmentasi pasar .Surahman mengakui KPPU meminta tim penilai keseimbangan pasokan sepenuhnya dari pemerintah. Pada aturan yang berlaku, juga menyertakan perwakilan dari dunia usaha.

Menurut Surahman, prinsipnya, Kementan berupaya memfasilitasi aspirasi para peternak broiler mandiri.Karenanya, dia membantah sinyalemen hilangnya kewajiban perusahaan integrator membangun infrastruktur paska panennya.

Hanya saja, Surahman mengingatkan namanya suatu usulan tersebut harus ditinjau dari pelbagai segi apakah sudah diatur dalam peraturan lainnya. "Apakah nantinya diatur peraturan lebih tinggi. Ada biro hukum yang menilai. Jadi bisa muncul di permentan atau dibuat peraturan baru," sanggahnya. kbc11

Bagikan artikel ini: