Pemerintah akui aturan tambang dan pemda saling berbenturan

Rabu, 09 November 2016 | 17:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir mengatakan ketahanan energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung adanya ketahanan energi guna mendorong ketahanan nasional.

"Diharapkan Pemerintah bisa memberikan kontribusi maksimal, karena ini menyangkut persoalan penting rakyat," ujarnya dalam FGD di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Marsda TNI Suwandi Miharja, menilai masih ada kendala untuk peningkatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam mendukung ketahanan nasional.

Dalam hal ini, katanya, ada benturan antara UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

"Tentu ini akan sangat berpengaruh untuk kita dalam pengelolaan SDM, dan akan memberikan dampak serius oleh masyarakat," kata Suwandi.

Untuk itu, pemerintah terus melakukan percepatan revisi UU minerba. Sehingga, industri tambang dan migas ini dapat seger memberikan kontribusi ke masyarakat.

"Kita akan berupaya mengirim surat resmi secara formal, adapun dengan cara non formal melakukan lobi terhadap DPR, serta akan ambil alih inisatif," pungkasnya. kbc10

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: