JAKARTA, kabarbisnis.com - Menteri Ekonomi Rusia Alexei Ulyukayev ditahan karena diduga menerima suap lebih dari dua juta dolar AS dari perusahaan minyak, demikian disampaikan Komite Penyelidik terkait, Selasa (15/11/2016). 

Perusahaan minyak Rosneft dikabarkan membutuhkan rekomendasi itu sehingga dapat mengakuisisi 50 persen saham Bashneft. 

Pria itu merupakan pejabat tinggi Rusia yang ditahan sejak kudeta gagal 1991. Komite Penyelidik yang berada di bawah kendali Presiden Vladimir Putin mengatakan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan. 

"Ulyukayev ditahan malam hari setelah diinterogasi," kata seorang petugas komite. 

Namun, saat ini belum jelas apakah Ulyukayev yang dianggap telah melakukan privatisasi besar-besaran terlibat dalam kasus itu. 

"Tuduhan itu cukup serius," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov sebagaimana dikutip kantor berita TASS. 

"Pengadilan yang akan membuktikan semuanya," tambahnya. 

Rosneft yang dikendalikan Kremlin membeli 50 persen saham Bashneft seharga 330 milyar rubel (lima milyar dolar AS) Oktober lalu, demikian Reuters melaporkan seperti dikutip Antara. kbc9

Berita Terkait

Umum

Marak OTT, RI butuh konsep pencegahan korupsi yang sistematis dan terstruktur

2 Februari 2023, 14:12

Hukum

Pernyataan soal korupsi bansos Rp100 triliun spekulatif dan kontroversial

21 Mei 2021, 17:00

Hukum

Soal proses hukum tersangka penyiram Novel, Jokowi minta kawal bersama

31 Desember 2019, 00:03

Politik

Disebut anggaran negara bocor 25%, ini kata Jokowi

7 Februari 2019, 15:32

Hukum

Indeks Persepsi Korupsi RI naik 1 poin, Jokowi: Patut disyukuri

1 Februari 2019, 11:37

Hukum

Korban kebijakan Bupati Mojokerto mulai jalani sidang

31 Januari 2019, 10:28

Hukum

Pemberantasan korupsi kian efektif berkat teknologi informasi

8 Januari 2019, 03:56

Hukum

Uang fee mantan Bupati Mojokerto sempat dilakukan di pemakaman umum

24 Oktober 2018, 08:55

Hukum

Waduh, hati-hati banyak orang ngaku KPK bergentayangan di daerah

8 Februari 2018, 06:57

Umum

Najwa Shihab raih anugerah sebagai tokoh publik antikorupsi 2017

12 Januari 2018, 09:05