Perusahaan perunggasan dituding lakukan kartel turunkan kepercayaan investor

Rabu, 30 November 2016 | 19:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) Krissantono mengharapkan kedepannya revisi Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha harus mengatur penetapan denda dengan kaidah perhitungan yang rasional.

Dampak dari kesewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutuskan kartel terhadap 12 perusahaan perunggasan yang melakukan afkir dini, menurutnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep Nawacita Presiden Jokowi.

Jika kepercayaan menurun maka ini akan mengurangi minat investasi. Padahal presiden selalu menyampaikan perlunya investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran.

Dibalik rugi secara materi, terutama bagi perusahaan terbuka, ada juga investor yang menunda investasinya ke Indonesia. Hal itu tak terlepas dari dugaan perusahaan melakukan kartel.

"Masalah ini diikuti investor dan dipandang ada kartel. Kalau di luar negeri kartel itu jahat sekali setingkat narkoba. Jadi, yang mau tanam investasi ke investor tidak jadi karena di hold,karena disebut apa yang dilakukan pelaku usaha itu menimbulkan kerugian negara. Ada lima kedutaan yang sempat telepon ke kami, dari Perancis, Belanda, Korea, Tiongkok, dan Jepang. Mereka sempat tanya mengenai kegaduhan ini," ujar Krissantono dalam seminar Arah Perubahan Kebijakan Persaingan Usaha di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan revisi UU tersebut perlu jika dilihat relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi sosial dan politik negara saat ini. Bukan hanya sebatas mengenai kewenangan  KPPU yang menginginkan lebih.

Namun, Iwantono juga mengharapkan agar pengusaha diajak bicara untuk membahas revisi UU tersebut karena merupakan salah satu stakeholder. "Jika nanti direvisi harus ada tolak ukur yang jelas. Apakah dua produk itu bersaing atau tidak, karena yang bisa menilai adalah konsumen bukan pengusahanya. Membuktikan kartel tidak mudah. Oleh karena itu, revisi harus mampu menciptakan iklim fairplay (adil) dalam berbisnis sehingga terwujud demokrasi ekonomi," ujarnya

Revisi, sambung Iwantono, harus disikapi bijak, bukannya memperburuk iklim usaha. Apalagi, ekonomi dunia tengah kurang kondusif sehingga para investor sangat hati-hati untuk menempatkan investasinya.

Indonesia yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi tiga terbaik di dunia diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki iklim usaha dalam negeri. Sebagai penjelasan, beberapa revisi antara lain perubahan denda pelanggaran UU persaingan usaha dari Rp 25 miliar menjadi maksimum 30% dari omzet dinilai memberatkan dunia usaha.

Sebab, omzet yang tinggi tidak menandakan keuntungan yang tinggi sehingga perubahan denda itu bisa mematikan usaha. "Ini buat takut dan parno pengusaha, apalagi ada ancaman Rp 2 triliun dan hukuman 2 tahun. Ini berdampak kontraproduktif terhadap ekonomi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: