loading...
Kategori
Aneka BisnisTop Figure
Mode Baca

Mengurus BUMD kurang sukses, ditugasi jadi Dirut PLN?

Online: Kamis, 12 November 2009 | 14:33 wib ET

Sabtu malam lalu (7/10) kabarbisnis.com mendapat sms dari Array wartawan senior di Surabaya. Isinya, Dahlan Iskan akan ditugasi menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di SMS itu juga menyebutkan tiga nama lain, yang konon akan ditugasi menjadi KSAU, KSAL, KSAD. “Informasi ini sumbernya A1,” kata sms itu.

Besoknya, kabarbisnis.com mencoba cek kebenaran sms itu ke beberapa teman wartawan senior di Jakarta. Sebagian besar mereka menjawab, Dahlan Iskan yang nota-bene CEO Grup Jawa Pos itu hampir pasti menjadi Dirut PT PLN. Setidaknya nama mantan Ketua PWI Jatim itu masuk bursa calon kuat Dirut BUMN bidang kelistrikan tersebut.

Terlepas benar-tidaknya rumor yang beredar di sms, yang pasti banyak tugas besar dan berat yang harus dipikul oleh siapapun yang bakal menjadi Dirut PT PLN. Khususnya jika peran kelistrikan dikaitkan dengan aspek pertumbuhan ekonomi, mengingat hampir semua kegiatan bisnis menggantungkan hidupnya dari listrik, wa-bil khusus sektor industri.

Padahal Kabinet Pemerintahaan SBY ke-2 ini menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yakni 7%. Sehingga dibutuhkan energi listrik ribuan megawatt (MW) lagi untuk bisa mengawal tercapainya angka pertumbuhan tersebut (7%). Dirut PLN Fahmi Mochtar pun pernah menyatakan hal ini, di Jakarta, pekan lalu. “Kita butuh investasi infrastrukktur kelistrikan secara besar-besaran untuk menopang kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Fahmi kepada pers.

Jika dilihat peran strategis PT PLN bagi pembangunan perekonomian nasional, maka memang dibutuhkan figur handal untuk memimpin BUMN ini. Belum lagi kewajiban dasar yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sosial kelistrikan masyarakat - khususnya untuk rumah tangga. Termasuk pasokan listrik bagi kawasan perumahan baru made in developer. Sebagai catatan, selama Pemerinthan SBY belum pernah target (secara jumlah) penyediaan perumahan bagi rakyat tercapai. Salah satunya disebabkan minimnya pasokan listrik. Terdapat jutaan rumah yang sudah dibangun tapi belum mendapatkan aliran listrik, serta jutaan (rencana) rumah batal dibangun (oleh developer) karena minimnya pasokan listrik.

Selain itu, PT PLN masih dibebani kewajiban yang sangat berat yakni untuk terus menekan tingkat kerugian, mengingat jati-dirinya adalah badan usaha (berstatus BUMN). Meski alokasi APBN untuk subsidi kelistrikan rata-rata di atas Rp35 triliun per tahun, namun PLN selama ini masih terus menderita kerugian yang sangat besar. Bahkan pada 2008 lalu nilainya mencapai Rp12,3 triliun, atau 90% dari total nilai kerugian ‘kelompok BUMN yang merugi’.

Sofyan A Djalil, diujung masa jabatannya sebagai Menneg BUMN bulan lalu mengatakan, jumlah BUMN yang rugi pada 2008 turun menjadi 23 BUMN dari sebelumnya 35 BUMN. Tapi nilai kerugiannya justru naik menjadi Rp14,03 triliun dari sebelumnya Rp6,83 triliun. Itu lebih dikarenakan kerugian PLN yang melonjak yakni sebesar Rp 12,3 triliun, atau 90% dari total nilai kerugian 23 BUMN yang rugi.

Nah, bisa dibayangkan, betapa berat beban PT PLN sebagai pengelola tunggal kelistrikan nasional ke depan, dalam tugasnya menyangga tiga pilar kewajiban seperti disebutkan di atas. Meski BUMN ini monopoli bidang kelistrikan, tapi untuk menaikkan tarif (listrik) pun tidak bisa dilakukan seenaknya. Harus ada persetujuan dari DPR RI terlebih dahulu.

Sofyan A. Djalil pernah menegaskan, penguatan PT PLN sebagai kelembagaan strategik sangat mendesak, termasuk diantaranya reformasi kepemimpinan.

Pernyataan Djalil itu bisa diartikan bahwa BUMN ini membutuhkan orang-orang yang handal, dan teruji mengelola kelembagaan raksasa sekelasnya. Baik secara teknik, product knowledge, manajerial, maupun leadership. Tak hanya itu, pimpinan PLN juga harus piawai melakukan lobi politik, integritas tinggi, serta insting bisnis yang kuat dalam membeli dan menjual energi listrik. Kualitas layanan kepada konsumen juga penting, mengingat PLN adalah produsen. Inilah yang harus diterjemahkan secara benar dalam memilih nahkoda PLN ke depan.

Sosok Dahlan Iskan

Merebaknya rumor bahwa Dahlan Iskan akan ditugasi menjadi Dirut PT PLN sebenarnya sudah meluas kemana-mana, termasuk di kalangan dunia usaha, ekskutif, maupun kalangan legislatif. Jika benar pria kelahiran Magetan, Jatim, pada 17 Agustus 1951 ini dipercaya menjadi Dirut PT PLN, mungkin inilah satu-satunya dirut yang tidak berbasis pendidikan teknik formal – sepanjang sejarah PT PLN.

Sebagai sosok pengusaha berbasis penerbitan koran, siapa yang tidak mengenal Dahlan Iskan. Popularitas pria jebolan IAIN ini sangat tinggi – seiring melesatnya bisnis Grup Jawa Pos. Dahlan Iskan juga dikenal memiliki pergaulan luas secara internasional, khususnya di kawasan Asia. Sehingga tokoh ini sebenarnya lebih pas jika ditunjuk sebagai Menteri yang hanya mengurus payung kebijakan dibanding dirut BUMN yang harus secara langsung bersinggungan dengan teknis pekerjaan.

Latar belakang bisnis Grup Jawa Pos sangat berbeda dengan kelistrikan PT PLN. Apresiasi terhadap Dahlan Iskan di sektor bisnis media memang tidak bisa dipungkiri, karena mantan wartawan Majalah TEMPO di Biro Surabaya ini berhasil membangun gurita bisnis medianya di kota-kota besar, mulai dari Aceh hingga Papua. Bisnis terkait media yang dirintisnya juga berhasil, seperti percetakan, pabrik kertas dan sejumlah TV lokal.

Memang ada bisnis kelistrikan yang dirintisnya bersama Pemprov Kalimantan Timur, yakni melalui PT Cahaya Fajar Kaltim. Namun kapasitas yang dikelolanya hanya 2x25 MW. Dan berencana menambah kapasitas 100 MW. Juga berencana membuka bisnis kelistrikan di Kalimantan Barat dengan skala lebih kecil. Sedangkan PT PLN kini mengelola energi listrik sebesar 30.000 MW.

Latar belakang budaya korporasinya antara perusahaan swasta dengan perusahan plat merah juga sangat berbeda. Gaya kepemimpinan dan manajerial Dahlan Iskan yang agak ‘funky’ namun serius dalam menjalankan gerak roda bisnis Grup Jawa Pos tentu tidak akan bisa diterapkan di lingkungan PT PLN.

Dalam beberapa kesempatan Dahlan Iskan pernah mengatakan bahwa badan usaha milik pemerintah/daerah sulit melesat maju karena setiap langkahnya harus melalui proses birokrasi. Mungkin karena beda corporate culture itulah maka PT Panca Wira Usaha (PWU) – salah satu BUMD milik Pemprov Jatim dimana Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama-nya, dalam 10 tahun terakhir tidak mengalami kemajuan yang berarti.

Dahlan Iskan & PT PWU

Dahlan Iskan ditunjuk sebagai Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) sudah sekitar 10 tahun, tepatnya sejak sejumlah BUMD milik Pemprov Jatim di merger secara besar-besaran dan dilebur dalam holding bernama PT Panca Wira Usaha (PWU) dengan aneka usaha. BUMD holding ini dibentuk berdasarkan Perda No.5 TH 1999.

Dahlan boleh sukses memimpin kelompok usaha swasta, tapi dia terbukti kurang bisa mengangkat kinerja BUMD ini setelah 10 tahun dikomandaninya. Indikator utamanya adalah sumbangan yang terbilang minim dari PT PWU ke PAD Pemprov Jatim.

Misalnya pada 2008, dividen PT PWU yang disetorkan ke Pemprov Jatim hanya Rp2,7 miliar. Padahal, penyertaan modal Pemprov ke BUMD tersebut sangat besar, yakni Rp94,03 miliar. Saat ini, bersama 9 BUMD lain, PWU tercatat sebagai BUMD dengan setoran yang minim, yakni di bawah Rp3 miliar. Dari 11 BUMD milik Pemprov Jatim, hanya PT Bank Jatim yang memberi kontribusi sebesar Rp230 miliar.

Bahkan kontribusi PT PWU masih di bawah kontribusi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim yang pada tahun lalu memberi dividen Rp3 miliar. Padahal, penyertaan modal Pemprov Jatim ke BPR Jatim ini hanya Rp45,38 miliar, atau hanya setengah dari penyertaan Pemprov Jatim ke PT PWU.

Yang menyedihkan, tahun depan, PWU sama sekali tak menaikkan target setoran dividen. Pada 2010, setoran dividen PWU ditargetkan stagnan di posisi Rp2,7 miliar. Ya, memang boleh saja sebuah perusahaan mengerem pemberian dividen ke pemegang saham jika dana itu akhirnya digunakan untuk ekspansi. Namun, tanpa keterbukaan yang jelas ke masyarakat Jatim, target dividen PWU yang stagnan di level Rp2,7 miliar bisa diartikan sebagai tiadanya perkembangan bisnis.

Publik paham bahwa Dahlan adalah pebisnis tangguh. Namun, tampaknya perlu diuji lagi dalam mengelola usaha yang nota-bene terkait erat dengan birokrasi pemerintahan. Bahkan pada hearing dengan Komisi C DPRD Jatim beberapa hari lalu, Dahlan sebagai Dirut PT PWU banyak mendapatkan pertanyaan sulit. Khususnya terkait minimnya kontribusi PT PWU ke PAD Jatim.

Salah serorang Anggota Komisi C, Sugiri Sancoko, menyatakan heran melihat kinerja PT PWU. “Dari 11 BUMD milik Pemprov Jatim, sebanyak 10 BUMD kinerjanya kurang baik. Termasuk PT PWU. Saya tidak melihat spirit yang kuat di lingkungan PWU meski Dirutnya dijabat Pak Dahlan. Sangat berbeda dengan spirit yang kita lihat pada lingkungan kerja di Jawa Pos Group,” kata Sugiri kepada kabarbisnis.com.

Saat diminta komentarnya tentang rumor bahwa Dahlan Iskan akan diserahi jabatan Dirut BUMN besar yakni PT PLN, Sugiri secara tegas menyatakan itu bukan domain-nya untuk berkomentar. “Yang saya lihat adalah fakta dari 10 BUMD yang memang kurang baik, termasuk PWU. Kalau soal yang lain, bukan domain saya untuk berkomentar mas. Maaf ya,” tegasnya.

Publik sebenarnya mengakui kompetensi Dahlan Iskan di bisnis swasta. Namun, tentu saja tidak mudah ketika nanti dia benar-benar menjadi orang nomor satu di PLN.

Pertama, Dahlan harus mampu menjalin komunikasi politik yang bagus dengan parlemen. Saat ini, seperti kita ketahui, parlemen selalu ”rewel” dengan banyak hal. Pakar politik menyebutnya era legislative heavy.

PT PLN selama ini termasuk BUMN yang sering dipelototi oleh DPR. Artinya, Dahlan boleh punya strategi jitu untuk mengembangkan PLN, namun tanpa komunikasi dengan DPR, mustahil strategi itu akan terlaksana dengan baik. Yang cukup mengkhawatirkan, Dahlan selama ini dikenal sebagai orang ”yang tak ingin diperumit dengan hal-hal sepele” macam melobi anggota DPR. Dahlan dikenal sebagai orang yang praktis. Ini bisa menjadi hambatan karena DPR bisa jadi mesin penghambat jika komunikasi tak mulus. Belum lagi jika oknum DPR minta proyek dari PLN.

Kedua, Dahlan harus menyelesaikan problem internal PLN. Sudah menjadi rahasia umum, PLN termasuk BUMN yang ketinggalan gerbong dalam hal reformasi birokrasi. Pelaksanaan good corporate governance di PLN bisa dikatakan tertinggal dari BUMN-BUMN besar lainnya, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, bahkan dari Pertamina.

Yang juga patut diperhatikan adalah kemampuan untuk berdampingan dengan Serikat Pekerja PLN. Kita ketahui bersama, Serikat Pekerja PLN termasuk gerbong serikat pekerja yang tergolong kritis dan berani. Dalam kampanye pemilihan presiden lalu, salah satu kantor PLN sempat dijadikan tempat sentral penggalangan dukungan terhadap kemenangan Prabowo Subianto-yang berujung kepada ancaman sanksi kepada pentolan Serikat Pekerja PLN. Ini penting dipahami jika tak ingin mendapat resistensi dari internal PLN, terutama dari Serikat Pekerja PLN sebagai pressure group yang efektif. Masuknya orang luar ke BUMN, apalagi jika langsung menduduki posisi dirut, pasti akan menimbulkan sedikit gesekan.

Belum lagi ‘adu-sikut’ di antara petinggi-petinggi PT PLN. Selama ini santer beredar kabar bahwa keberadaan Wadirut PT PLN Rudiantara tidak optimal karena dihambat oleh jajaran direksi lainnya. Padahal, selama jadi direksi di beberapa perusahaan besar, termasuk di PT Semen Gresik Tbk, peran Rudiantara sangat menonjol.

Ketiga, Dahlan harus menghadapi kultur politis yang masih sangat kental di BUMN. Kelak, jika benar menjadi dirut PLN, dia akan bekerja sama dengan orang-orang ‘titipan’ partai politik yang duduk di BUMN tersebut. Kompetensi orang ‘titipan’ partai politik biasanya diragukan, dan tentu itu akan membuat gerak Dahlan tak bisa selincah ketika memimpin Grup Jawa Pos.

Konflik Kepentingan

Satu lagi yang patut dicermati adalah potensi konflik kepentingan saat Dahlan Iskan ditugasi menjadi Dirut PT PLN. Karena publik sudah mengetahui bahwa Dahlan kini sedang mengembangkan sejumlah proyek kelistrikan di Kalimantan.

Di Kaltim, Dahlan membangun Firing Unit I Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Embalut Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. PLTU Embalut merupakan pembangkit yang dikelola oleh PT Cahaya Fajar Kaltim dan merupakan power plant pertama yang dimiliki pihak swasta di luar Jawa. Dahlan duduk sebagai direktur utama, namun saat ini sudah digantikan oleh Zainal Muttaqin, orang kepercayaan Dahlan yang juga bos Grup Kaltim Post. Proyek ini bahkan diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Juli 2008. Sejumlah pejabat, seperti Menteri ESDM saat itu, Purnomo Yusgiantoro dan Dirut PLN Fahmi Mochtar, hadir dalam peresmian proyek tersebut.

Cahaya Fajar Kaltim sudah masuk Sistem Mahakam sejak Desember 2008. PLN juga membeli listrik dari Cahaya Fajar Kaltim. Meski demikian, berdasarkan penuturan Zainal Muttaqin (jpnn.com, 11/11/09), Cahaya Fajar Kaltim mengaku masih merugi. Karena itu, pihaknya meminta PLN menaikkan harga beli. Cahaya Fajar Kaltim juga meminta izin untuk menambah pembangkit lagi sebesar 100 MW.

Selain itu, Dahlan juga menggarap proyek PLTU di Kalimantan Barat. Bahkan, MoU antara Grup Jawa Pos, Pemprov Kalbar, dan PLN sudah ditandatangani.

Kenyataan ini jelas rawan konflik kepentingan. Posisi Dahlan akan serba salah. Di satu sisi, dia harus bekerja total untuk PLN. Namun, di sisi lain, perhatian Dahlan masih akan terbagi untuk mengurusi perusahaan listriknya. Apalagi, posisi bisnis Cahaya Fajar Kaltim saat ini belum benar-benar mantap meski merupakan pemain swasta tunggal di Kaltim. Kondisi perusahaan yang masih baru membuat Cahaya Fajar Kaltim belum mencapai break event point. Permintaan Cahaya Fajar Kaltim agar PLN menaikkan harga beli (jpnn.com, 11/11/09) sangat berpotensi mengundang isu yang tak sedap jika Dahlan benar-benar menjadi dirut PLN.

Satu lagi yang perlu dicatat adalah niat serius Dahlan untuk mengembangkan bisnis kelistrikan. Tak hanya di Kaltim dan Kalbar, Dahlan tentu juga berniat mengembangkan bisnis listrik di banyak tempat di tengah krisis listrik seperti saat ini dan masih tingginya kebutuhan listrik di masa mendatang. Kalau Dahlan akhirnya memang menjadi dirut PLN, mau-tidak mau, kemungkinan munculnya suara-suara miring terkait konflik kepentingan tersebut harus disiapkan dari sekarang format ideal menghadapinya. Dan ini bukan perkara sepele.

Semoga sukses Pak Dahlan…!! kbc1

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
12/20/2014
12.408
IHSG
12/19/2014
5.144,62
31,28 (0,61%)