Pengembang kawasan industri diminta juga bangun rumah subsidi

Kamis, 29 Desember 2016 | 15:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Minimnya keberadaan lahan (land bank) menjadi faktor utama terhambatnya realisasi hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alhasil, hingga saat ini angka kekurangan pasokan rumah (backlog) yang mencapai 11,4 juta pun masih belum dapat ditekan.

Untuk itu, para pengembang kawasan industri (industrial estate) diminta untuk ikut berperan serta dalam hal ini. Setidaknya bisa mampu menyediakan lahan sekitar 10-20% dari kawasan industri untuk mengembangkan hunian bagi MBR.

"Usulan kami sih sekarang banyak pengembang yang membangun kawasan industri, nah mereka juga harus menyiapkan paling enggak 10-20% untuk rumah MBR," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Anton R Santoso di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Nantinya, pemerintah harus bisa memberikan izin lahan untuk pengembangan hunian bagi MBR tersebut. Sehingga, mau tidak mau pengembang kawasan industri harus membangun. "Izin itu harus ditulis 20% RTRW-nya dijelaskan untuk rumah MBR," jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, pihaknya menginginkan lahan hunian untuk MBR tersebut mirip dengan konsep hunian berimbang untuk rumah tapak yang menggunakan perbandingan 1:2:3, yang artinya yaitu setiap 1 rumah mewah, wajib diimbangi dengan 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana dalam satu hamparan, atau tidak dalam hamparan tetapi pada satu wilayah Kabupaten/Kota. Hanya saja realisasinya hingga saat ini urung terlaksana.

"Cuma karena di dalam aturannya yang 1 satu Kabupaten, itu kan kalau DKI harus punya keputusan. Artinya orang yang DKI bisa membangun di wilayah-wilayah lain kerja sama dengan pemprov lain. Sehingga lebih banyak pembangunan lebih banyak tercapai untuk MBR. Kalau sekarang kan yang digunakan oleh Gubernur kita, jadi dia bangun rusunami-rusunami juga bagus untuk DKI," tukasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: