Perkuat desa wisata, Banyuwangi bikin perda khusus

Kamis, 29 Desember 2016 | 15:18 WIB ET
Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi
Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi

BANYUWANGI, kabarbisnis.com: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD setempat membuat Peraturan Daerah untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata di pelosok desa dan kampung. Rancangan Perda tersebut telah disahkan DPRD Banyuwangi, dan kini dalam proses diajukan ke Pemprov Jawa Timur sebelum diberlakukan secara resmi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, Perda tentang Desa Wisata itu sebagai langkah cepat dari daerah paling timur Pulau Jawa itu dalam merespons perkembangan wisata di tingkat desa. "Upaya ini juga bagian dari kerangka Program 'Smart Kampung' yang sedang digalakkan di Banyuwangi. Potensi wisata desa atau wisata di kampung-kampung cukup besar. Trennya menguat. Wisata desa ini memadukan antara keindahan alam, keberagaman budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Cocok juga untuk wisata keluarga," ujar Anas.

Dengan perda tersebut, kata dia, desa diberi ruang untuk mengembangkan desa-desa wisata. Di Perda itu telah diatur ruang lingkup, promosi desa, dan hal terkait lainnya. "Ini juga upaya mendorong partisipasi publik dalam pengembangan wisata. Karena kami sepenuhnya sadar, tanpa partisipasi publik, termasuk warga desa, pariwisata tak bisa berkembang cepat," katanya.

Dalam perda itu, katanya, setiap desa yang memiliki keunikan tradisi dan keberagaman budayanya diberi ruang untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata. Selain itu, desa yang memiliki potensi alam dan produk lokal yang khas juga turut dikembangkan.

"Perda ini telah mengatur bagaimana pengelolaannya, struktur organisasniya, serta usaha yang bisa dikelola di dalamnya. Kita juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa aturan yang berbelit-belit. Misalnya di daerah ada investor yang ingin membangun desa, masyarakat tinggal menyediakan lahan dan pengelolaannya melibatkan badan usaha milik desa (bumdes)," kata Anas.

Menurut Anas, Perda itu akan menumbuhkan iklim ekonomi kreatif di Banyuwangi. Apalagi, Banyuwangi sudah menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mengembangkan industri kreatif berbasis desa. "Bekraf akan membantu sejumlah desa di Banyuwangi dalam hal pengembangan dan peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif melalui pelatihan, bantuan alat, permodalan, pemasaran, dan pendampingan. Komunitas di desa-desa itu akan dilibatkan,” ujar Anas.

Saat ini, di Banyuwangi terdapat 10 desa wisata desa telah berkembang, yaitu Desa Bangsring (Kecamatan Wongsorejo) yang mengembangkan wisata Bangsring Underwater, Desa Gombengsari (kecamatan Kalipuro) yang mengembangkan wisata kopi dan susu kambing etawa, Desa Tamansari (Kecamatan Licin) di lereng kaki Ijen yang mengembangkan wisata belerang, Desa adat Kemiren di Kecamatan Glagah.

Selain itu juga ada Desa Sumberbuluh di Kecamatan Songgon dengan wisata Rumah Pohon, Desa Sumberagung (Kecamatan Pesanggaran) dengan wisata Pulau Merah dan Pantai Mustika. Desa Sarongan, dengan Pantai Sukamade dan Rajegwesi. Desa Alian dan Alas Malang, mengembangkan wisata budaya kebo-keboan dan Desa Banjar, menonjolkan wisata sadap nira.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Banyuwangi MY Bramuda mengatakan raperda yang sedang diajukan ke Pemprov Jatim untuk disetujui oleh Gubernur Jatim itu sebagai payung hukum bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata agar dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat.

"Perda tentang Desa Wisata ini juga mengharuskan investor (yang ingin menanamkan modal di desa wisata) melibatkan badan usaha nilik desa (Bumdes)," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, Perda itu juga mengatur prinsip penyelenggaran desa wisata, pengembangan desa wisata, kawasan strategis desa wisata, organisasi pengelolaan desa wisata, usaha pariwisata desa, hak/kewajiban dan larangan, koordinasi hingga pendanaan serta sanksi adminitrasi desa wisata.

"Termasuk juga bagaimana pengelolaan desa wisata hingga jenis usaha pariwisata desa yang ada di desa. Seperti penyediaan akomodasi, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman wisata," kata Bramuda. kbc9

Bagikan artikel ini: