Perbankan masih alergi biayai usaha perikanan

Jum'at, 30 Desember 2016 | 18:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan ke sektor perikanan sebesar 1,4% dari total kredit sebesar Rp 100 trilliun. Tidaklah aneh apabila mayoritas  para pelaku usaha di sektor perikanan dari huku hingga hilir perikanan masih kesulitan memperoleh kucuran kredit perbankan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo di Jakarta, Jumat (30/12/2016) mengatakan, masih minimnya sektor perikanan dan kelautan misalnya di penangkapan ikan terjamah kredit perbankan karena adanya anggapan masih tingginya resiko. Faktor ketidakpastian justru berasal dari alasan non teknis seperti musim ikan dan cuaca buruk yang menyebabkan kapal tidak dapat melaut karena tingginya gelombang.

Selain faktor ketidakpastian usaha di sektor perikanan dan kelautan, di satu sisi perbankan juga terbentur dengan peraturan terkait pembatasan kredit macet atau NPL (Non Performing Loan). Perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya memandang sektor ini penuh resiko. Jika dipaksakan justru nantinya perbankan atau lembaga pembiayaan tersebut berpotensi terkena dampak likuiditas.

Kendati  pelaku usaha masih kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari perbankan, namun Nilanto mengklaim jika sektor perikanan pada 2016 mengalami pertumbuhan kredit sebesar Rp1,8 triliun dengan penambahan jumlah debitur baru sebanyak 35.645 debitur. NPL dari jumlah tersebut sebesar 2,28 persen yang merupakan kucuran kredit dari Program Jaring dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara dari KUR sendiri hanya terfasilitasi sebanyak 41.668 debitur dengan total penyaluran sebanyak Rp 839 miliar.

Dia pun berjanji akan mengupayakan agar tahun 2017 penyaluran kredit ke sektor perikanan dan kelautan baik itu dari program Jaring atau dari KUR dan program lainnya dapat lebih meningkat. Dengan demikian pelaku usaha di sektor ini tidak lagi dibayang-bayangi kekurangan modal usaha. Namun dia juga akan memastikan agar NPL di sektor ini akan tetap terjaga.

"Kita kerjasama dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) untuk sustainable financing di sektor perikanan untuk kenali risiko yang ditakutkan. Kita ingin mereka paham untuk sektor  dengan cara sustainable financing," pungkasnya.kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: