Jokowi impikan petani RI berprofil korporasi

Kamis, 05 Januari 2017 | 16:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo menilai sudah saatnya pengembangan usaha agribisnis di Tanah Air harus tertata dalam satu kawasan (kluster). Dalam kegiatan budidaya tanaman cukup bertumpu pada satu komoditas saja.

"Clustering (kluster pertanian red) jangan kita tanam campur-campur. Jadinya tidak fokus.Misalnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat konsentrasinya di jagung.Jangan dikasih komoditas lain tapi targetnya tidak jelas.Kalau tidak tercapai problemnya apa," ujar Jokowi dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2017 di Jakarta, Kamis (4/1/2017).

Jokowi pun menunjuk Kabupaten Solok.Sumatera Barat yang baru baru ini dikembangkan sebagai kawasan agribinsis bawang merah. Presiden juga berharap kabupaten ini tidak mengembangkan komoditas hortikultura lainnya.

"Ke depan kita harus korporasikan petani..Kalau klusternya dapat setelah itu dikorporasikan. Syaratnya harus memenuhi skala ekonomi.Dengan begitu baru akan muncul efisiensi," paparnya.

Tanpa itu,menurut Jokowi,jangan harap usaha pertanian mampu melompat hasil produksinya.Tanpa mendesain petani dalam profil korporasi maka jangan berharap ongkos produksi pertanian mampu diefisensikan.

Menurut Presiden ada pertanyaan yang harus dijawab semua pemangku kepentingan mengapa korporasi mampu menjual harga produk pertanian lebih murah dari produk sejenis di dalam negeri. Menurutnya efisiensi produksi di setiap lini usaha korporasi dapat terpenuhi karena memproduksi produk dalam jumlah massal.

"Petani kita harusnya juga harus begitu..Tidak bisa dibiarkan petani jalan sendiri harus ada yang mengawal.Harus ada manajemen modern entah itu korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Desa," bebernya.

Jokowi mengingatkan apabila rutinitas pola pertanian seperti yang berlaku sekarang. Maka sampai kapanpun tidak mungkin bersaing dengan korporasi baik di Amerika Serikat (AS), Thailand dan Philipina.kbc11

Bagikan artikel ini: