Genjot program sejuta rumah, kini urus izin rumah MBR tak lagi lewat Bupati/Walikota

Jum'at, 06 Januari 2017 | 08:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam aturan ini, proses perizinan semuanya dilakukan terpusat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Perizinan tak lagi ditangani oleh Bupati atau Wali Kota lagi melainkan melalui PTSP tersebut. Hal itu tegas tertuang dalam pasal 8 PP 64/2016.

"Dalam rangka pelaksanaan PTSP, bupati/wali kota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan terkait dengan pembangunan Perumahan MBR kepada PTSP kabupaten/kota," demikian bunyi pasal tersebut seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (5/1/2016).

Disebutkan dalam PP ini pula, Pembangunan Perumahan MBR dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) hektar serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tapak.

Adapun lokasi pembangunan perumahan MBR sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Mengenai spesifikasi rumah yang digolongkan rumah MBR akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Pembangunan Perumahan MBR sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri," bunyi Pasal 3 PP 64/2016.

Guna membangun perumahan MBR itu, menurut PP ini, Badan Hukum yang akan melaksanakannya harus menyusun proposal kepada bupati/wali kota melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang memuat paling sedikit 4 hal.

Pertama adalah perencanaan dan perancangan Rumah MBR, perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR, perolehan tanah dan pemenuhan perizinan.

Proposal sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran, yaitu sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir.

Pelaksanaan konstruksi Perumahan MBR berupa Rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung pun harus dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh PTSP.

Badan Hukum yang telah mengajukan proses pembangunan Perumahan MBR sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dapat diteruskan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sedangkan perizinan dan dokumen yang telah ada dalam rangka pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud tetap berlaku dan dapat digunakan untuk proses tahapan selanjutnya.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29 Desember 2016 itu. kbc10

Bagikan artikel ini: