Tanggapi presiden, HIPMI: Kepentingan politik jadi akar masalah perusahaan pelat merah

Jum'at, 06 Januari 2017 | 13:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menilai persoalan mendasar yang terjadi dalam perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) bukan terletak pada para pimpinan atau tenaga kerja lokal maupun asing. Melainkan, kesalahan dalam tata kelola perusahaan dan kepentingan politk yang dibaurkan dalam urusan bisnis. Hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang berharap Warga Negara Asing (WNA) dapat memimpin BUMN.

“Akar persoalan dari perusahaan pelat merah bukan terletak pada tenaga kerja WNA (warga negara asing) atau WNI (warga negara Indonesia) yang mengelola. Tetapi, pada tata kelola perusahaan dan banyaknya kepentingan politik yang dicampur adukan dalam pekerjaan,” ujar Anggawira di Jakarta, Jumat (6/1/2016).

Komentar tersebut menyusul perkataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar perusahaan-perusahaan BUMN dipimpin oleh WNA profesional. Dengan begitu, Presiden meyakini kinerja perusahaan negara akan menjadi lebih optimal. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA),dan negara tetangga Singapura, yang menerapkan langkah serupa. “Kita tidak perlu mencontek strategi semacam itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan negara. Pasalnya, perusahaan asing dengan value bisnis yang mapan di dunia, dan memiliki cabang di Indonesia justru berharap tenaga kerja Indonesia semakin siap secara teknis dan behavior untuk mengambil alih," imbuh pengusaha muda tersebut. 

Untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia agar dapat setara dengan pekerja profesional dari luar negeri, Anggawira merasa perlu adanya jenjang leadership yang dinamis sesuai kondisi pasar dan bukan mempekerjakan WNA untuk memimpin jabatan-jabatan penting dalam perusahaan BUMN. 

“Karena itu saya katakan perlunya jenjang leadership development yang disiapkan sesuai dengan kondisi market, sosial, dan politik di negara ini. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam negeri,” kata Angga.

Angga menyebutkan BUMN juga ke depannya harus sinergi dan kolaborasi dengan swasta. agar bisa menghasilkan karya nyata."BUMN dan swasta harus sinergi. Semangat kolaborasi dan kerja sama harus kita bangun. Jangan sampai BUMN matikan swasta Ini yang banyak terjadi, anak cucu dan cicit BUMN hidup dari bisnis didalam BUMN ini harus diperhatikan pemerintah karena menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat," tutup Angga. kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: