Biaya pengurusan STNK dan BPKB naik, MPM Motor: Tak banyak berpengaruh ke penjualan

Jum'at, 06 Januari 2017 | 21:45 WIB ET
(KB/Purna Budi)
(KB/Purna Budi)

SURABAYA, kabarbisnis.com: Masyarakat harus menghadapi pil pahit di awal tahun dengan adanya kenaikan sejumlah tarif. Yang masih hangat jadi polemik adalah penerapan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Bagi masyarakat, ini tentu kian membebani, di sisi lain bagi pelaku industri otomotif, kenaikan tarif yang bersifat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berlaku per 6 Januari 2017 ini kian membayangi penjualan di tengah belum membaiknya pasar otomotif di Tanah Air.

Namun demikian tampaknya kalangan distributor meyakini bahwa aturan itu tidak akan menggencet penjualan.

"Saya rasa kenaikan-kenaikan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap harga jual kendaraan. Karena persentasenya kecil dibanding harga jual kendaraan bermotor," kata Suwito M, Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Motor), diler utama motor Honda wilayah Jatim dan NTT, Jumat (6/1/2017).

Dipaparkannya, dengan kenaikan sejumlah biaya yang ditetapkan, untuk sebuah motor baru rata-rata kenaikannya di kisaran Rp 310.000-340.000 per unit. Pun jika termasuk kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang setiap awal tahun terjadi yang hanya sekitar 5 persen dari tarif sebelumnya.

"Artinya kenaikannya hanya sekitar 2 persen dari harga jual motor. Bagi konsumen saya kira ini tidak terlalu signifikan, dan tetap akan beli motor," ujar Suwito.

Direktur MPM Motor, Dendy Sean menambahkan, saat ini orang membeli motor selain untuk kebutuhan juga life style. Dua hal itu diakuinya tak akan terganggu oleh kenaikan harga yang tidak signifikan.

"Sekarang bisa dilihat dari data penjualan kita, dimana ketika ada beberapa pilihan tipe kendaraan, justru yang paling banyak diminati adalah varian yang paling tinggi, ABS misalnya. Artinya selisih harga bagi konsumen tak masalah," bebernya.

Intinya, bagi Dendy, diterbitkan aturan itu hanya semata-mata upaya pemerintah memperoleh pendapatan. Bukan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi, serta mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

"Kita sih tetap optimis penjualan tahun ini bisa tumbuh 5 persen dari tahun lalu, seiring membaiknya harga sejumlah komoditas dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah," ujar Dendy.

Seperti diketahui, tarif baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNPB), tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari sejak diterbitkan. PP ini juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 50 Tahun 2010.

Kenaikan tarif baru kali ini memang terbilang cukup meroket. Biaya untuk mengurus STNK dan BPKB naik sebesar tiga kali lipat, ketimbang tarif sebelumnya.

Biaya penerbitan STNK roda dua dan roda tiga naik menjadi Rp100 ribu yang sebelumnya Rp50 ribu. Roda empat atau lebih dari sebelumnya Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu.

Untuk pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, dengan disahkan PP ini maka akan berbayar Rp25 ribu untuk roda dua dan empat, dan Rp50 ribu bagi roda empat atau lebih.

Pengurusan dan penerbitan BPKB mengalami kenaikan signifikan. Roda dua dan roda tiga yang sebelumnya ditarif sebesar Rp80 ribu, kini diwajibkan membayar Rp225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu.

Selain itu biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu, dan Roda empat atau lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu.

Kenaikan tarif masih dikenakan pada tarif Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan untuk roda dua atau roda tiga dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu, dan roda empat atau lebih dari Rp75 ribu menjadi Rp250 ribu. kbc7

Bagikan artikel ini: