Rumuskan Paket Kebijakan XV, pemerintah diminta libatkan pebisnis

Senin, 09 Januari 2017 | 08:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pelaku usaha meminta pemerintah proaktif mengajak asosiasi dalam merumuskan Paket Kebijakan XV terkait deregulasi logistik.

Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, untuk paket kebijakan terbaru memang banyak regulasi mengenai dwelling time atau kelancaran arus barang. Sayangnya, kata Yukki pelaku usaha logistik domestik belum banyak diajak berdiskusi.

Image description

Peti kemas - Ilustrasi/Bisnis

"Buat kami pelaku yang paling penting dapat diimplementasikan karena paket-paket ang sebelumnya juga saya bertanya kepada pelaku usaha belum dapat dirasakan dampaknya," tuturnya, Minggu (8/1/2017).

Yukki yang juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengaku DPW ALFI diseluruh Indonesia juga mengaku belum dapat merasakan dampak paket kebijakan lain secara langsung.

"Paket-paket yang belum ada juklak dan juknis  dan kalau yang belum dirasakan itu kan dari kelancaran arus barang seperti dwelling time masalah presepsi saja masih ada perbedaan," tandasnya seperti dikutip dari Bisnis.com.

Yukki menilai proses implementasi banyak paket kebijakan masih lamban. Selain itu masalah klasik logistik masih terjadi yaitu ego sektoral antar instansi.

Dampak dari dwelling time yang tinggi adalah kenaikkan biaya. Padahal, saat ini kata Yukki negara-negara Asia Tenggara lain sedang berlomba-lomba memperbaiki logistik pada masing-masing negara.

"Jangan sampai kita tertinggal makin jauh dari dua negara yang terdekat dengan kita," ujarnya. kbc10

Bagikan artikel ini: