KKP cegah penyelundupan produk perikanan senilai Rp306,8 miliar di 2016

Rabu, 11 Januari 2017 | 22:28 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Karantina Ikan Pengedalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan sepanjang tahun 2016 berhasil mencegah terjadinya penyelundupan sumber daya perikanan.sebanyak 15 kasus. Potensi ekonomi produk perikanan yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai Rp 306,8 miliar.

“Mengalami peningkatan hingga 825 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 37,2 miliar,”ujar Kepala BKIPM Rina di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Sumber daya perikanan yang berhasil diselamatkan antara lain benih lobster, kepiting bertelur, kepiting dan lobster berukuran kurang dari 200 gram, mutiara, koral, kuda laut, penyu, kura-kura, sirip hiu, ketam tapak kuda, ikan hias, dan lainnya.

Di samping  itu, diperketatnya penjagaan di pintu-pintu keluar-masuk perikanan juga menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun lalu, instansinya meraih PNBP sebesar Rp 51,75 miliar dari kegiatan ekspor-impor perikanan. Angka itu 369 persen melebihi target yang tahun lalu ditetapkan hanya Rp 13,04 miliar. “Tahun ini targetnya naik 10 persen, dengan memperbaiki sistem lebih ketat,” kata Rina.

Tahun ini, BKPIM akan melakukan pengawasan di perbatasan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada 30 lokasi di 41 perbatasan. Jumlah ini meningkat dari 27 lokasi pada tahun 2016.

Hanya saja, dengan pengetatan pengawasan dan standar mutu itu, Rina mengakui masih ada saja produk perikanan Indonesia yang ditolak di luar negeri. Tahun lalu, ada 17 kasus penolakan produk perikanan dari total 82.682 kali ekspor ke Negara tujuan.

Ia menyebutkan negara yang paling banyak menolak produk perikanan ndonesia adalah Rusia, yakni empat kali. Negara lain yakni Korea Selatan 3 kasus, Belanda 2 Kasus, Perancis 2 kasus, Tiongkok 2 kasus, Kanada 2 kasus, Jerman 1 kasus, dan Italia 1 kasus.

Untuk meminimalisir penolakan produk ikan di Negara tujuan ekspor, tahun lalu BKIPM telah merealisasikan 663 Unit Pengolahan Ikan (UPI). “Untuk mendukung para pengusaha ikan di Indonesia, kami melakukan layanan pada mereka kalau sudah bersertifikat maka akn lebih mudah dan produknya bisa diterima di negara luar,” pungkasnya.kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: